Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu modus yang digunakan koruptor. Praktiknya terus terjadi dan merugikan negara
Salah satunya ialah praktik jual beli jabatan. Setiap tahun praktik tersebut terus terjadi, diperkirakan masih banyak yang tidak terungkap.
Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengatakan praktik jual beli jabatan di lembaga pemerintahan seperti fenomena gunung es. Praktiknya terus terjadi dan minim terungkap. Tidak hanya di satu lembaga atau daerah, diperkirakan di banyak lokasi lain hal tersebut juga terjadi.
"Ini akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik," ujar Wana, Sabtu, (27/7).
Pejabat yang membayar untuk menduduki jabatan, tidak akan memiliki orientasi kualitas layanan. Melainkan hanya berorientasi pada uang. Hal itu berpotensi menimbulkan upaya praktik korupsi atau suap lainnya.
Pengawasan ketat semua pihak harus dilakukan untuk mencegah praktik serupa terus terjadi. Tidak hanya oleh lembaga seperti KPK, tetapi juga masyarakat.
Seperti diketahui, KPK kembali melakukan OTT. Kali ini KPK berhasil mengamankan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil dan delapan orang lainnya pada Jumat (26/7). Diduga terjadi transaksi suap yang melibatkan Tamzil dan calon kepala dinas setempat. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved