Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) enggan mengomentari Gerindra yang semakin merapat ke Koalisi Indonesia Kerja, khususnya ke PDIP. Namun, PKS berpendapat akan ada banyak pihak yang tak nyaman bila Gerindra benar bergabung ke KIK.
"Apa pun jadinya, Gerindra merapat ke koalisi (KIK) akan ada yang merasa kurang nyaman pasti," ujar anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsy dalam diskusi 'Gerindra Ancaman Kursi Koalisi?' di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/7).
Aboe Bakar mengatakan, meski tak tersurat, partai-partai pasti akan merasa terganggu dengan kehadiran partai baru di KIK. Salah satunya, perihal pembagian kursi jabatan yang berpotensi berkurang.
"Takut tidak kebagian, nanti gara-gara Gerindra masuk, nanti kurang. Ada yang takut kurang porsi ya kan," tuturnya.
Peneliti Politik CSIS Arya Fernandes mengatakan penambahan anggota partai koalisi memang memiliki risiko bagi KIK. Risiko yang harus ditanggung salah satunya gejolak politik internal dan kerepotan bagi presiden dalam menentukan langkah politik.
Baca juga: PKS Siap Sendirian Jadi Oposisi
Arya menjelaskan ada dua situasi dalam pemilu kemarin yang sangat berbeda. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk menyatukan dua situasi dengan platform politik yang berbeda, terutama dari platform ekonomi, perdagangan, hutang, tenaga kerja, investasi, serta pengelolaan sumber daya alam.
"Kita bisa bayangkan betapa rumitnya nanti pemerintah akan menyatukan platform-platform itu dalam rapat kebijakan-kebijakannya. Anda bisa bayangkan betapa pemerintah akan kesulitan mengelola koalisi yang gemuk itu, platformnya saja berbeda," tukasnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut berpotensi menghadirkan dua blok koalisi di internal. Hal itu, lanjut Aboe Bakar, bahkan sudah mulai terjadi. Salah satunya terlihat dari pertemuan empat ketua partai KIK tanpa dihadiri PDIP. Sementara itu, PDIP justru melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto.(OL-5)
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved