Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo tidak memiliki beban untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya menambah anggota baru dalam koalisi.
Secara dukungan legislatif, presiden Joko Widodo ditopang oleh koalisi yang kokoh untuk mengamankan kebijakan di periode lima tahun keduanya.
Hal tersebut disampaikan peneliti CSIS Arya Fernandez dalam diskusi di Jakarta, Senin (22/7). "Dari sisi kekuatan politik, Jokowi sebenarnya tidak punya kebutuhan khusus untuk menambah anggota koalisi. Malah kecenderungannya jika ada anggota koalisi baru membuat beban jadi bertambah," kata Arya.
Baca juga: Golkar Anggap Oposisi Diperlukan untuk Mengimbangi Pemerintah
Dengan dukungan 10 partai, dan lima di antaranya yang lolos ambang batas parlemen, Jokowi memiliki kekuatan politik yang kuat. "Justru saat ini sesungguhnya Pak Jokowi menghadapi pekerjaan sulit mengatur komposisi kabinet ideal untuk mengakomodasi partai koalisi. Kalau tambah anggota baru, tentu saja jadi makin sulit," jelas Arya.
Menurut dia, melayani permintaan 10 partai bukan pekerjaan mudah ditambah keinginan mengisi kabinet dengan para profesional. "Berkompromi dengan itu semua tentu tidak mudah. Apalagi jika ditambah kebutuhan untuk mengakomodasi PAN dan Demokrat termasuk juga Gerindra jika ternyata masuk," ungkapnya.
Pilihan ideal bagi Jokowi saat ini kata dia afalah memgelola pemerintahan bersama koalisi yang sudah ada saat ini. "Karena tanpa tambahanpun, posisinya sudah kuat," pungkas Arya. (X-15)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved