Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli mengakui menemukan kesulitan dalam menjawab soal-soal yang diajukan pada tes tahap kedua seleksi calon pimpinan KPK.
"Tadi apa yang ada di soal dijawab semua, semuanya sudah kita kerjakan. Kita selaku manusia hanya berupaya, selebihnya Tuhan yang menentukan. Di proses pimpinan KPK, kita tidak tahu siapa yang terpilih, kita hanya berupaya," ujar Firli di Pusdiklat Setneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).
Baca juga: Dharma Pongrekun: Penangkapan Enggak Selesaikan Masalah Korupsi
Terkait makalah yang disusunnya, Firli mengaku menyusun makalah dengan tema pencegahan dan penindakan korupsi.
"Bagaimana KPK menghadapi tantangan. Karena KPK adalah harapan seluruh rakyat Indonesia dan bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi, dan tentu melakukan kegiatan mulai dari koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan termasuk monitoring dan peran masyarakat," ungkap Firli.
Baca juga: ICW Kritik Polri Tarik Irjen Firli
Pria yang kini menjabat Kapolda Sumatra Selatan tersebut lantas mengungkap alasannya untuk mendaftar sebagai Capim KPK. Ia mengaku terpanggil atas keterwajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan perannya di dalam memberantas korupsi di negeri ini.
"Saya sebagai warga negara Indonesia (WNI) berkewajiban, kapanpun di manapun bertugas apabila warga membutuhkan saya, saya siap," tutup Firli.
Pada Juni, Polri menarik kembali Irjen Firli dari KPK dan dipromosikan menjadi Kapolda Sumatra Selatan. Langkah itu menuai kritik seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) karena Firli saat itu menjalani proses pemeriksaan internal yang sedang dilakukan KPK.
Penindakan etik dilakukan terhadap Firli karena dia bertemu langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat saat itu, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), September 2018. Padahal, KPK tengah menyelidiki perkara yang menyeret nama TGB. (X-15)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved