Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Eks Deputi KPK Ajukan Tema Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Melalusa Susthira K
18/7/2019 22:46
Eks Deputi KPK Ajukan Tema Pencegahan dan Penindakan Korupsi
Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli(Antara)

MANTAN Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli mengakui menemukan kesulitan dalam menjawab soal-soal yang diajukan pada tes tahap kedua seleksi calon pimpinan KPK.

"Tadi apa yang ada di soal dijawab semua, semuanya sudah kita kerjakan. Kita selaku manusia hanya berupaya, selebihnya Tuhan yang menentukan. Di proses pimpinan KPK, kita tidak tahu siapa yang terpilih, kita hanya berupaya," ujar Firli di Pusdiklat Setneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

Baca juga: Dharma Pongrekun: Penangkapan Enggak Selesaikan Masalah Korupsi

Terkait makalah yang disusunnya, Firli mengaku menyusun makalah dengan tema pencegahan dan penindakan korupsi.

"Bagaimana KPK menghadapi tantangan. Karena KPK adalah harapan seluruh rakyat Indonesia dan bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi, dan tentu melakukan kegiatan mulai dari koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan termasuk monitoring dan peran masyarakat," ungkap Firli.

Baca juga: ICW Kritik Polri Tarik Irjen Firli

Pria yang kini menjabat Kapolda Sumatra Selatan tersebut lantas mengungkap alasannya untuk mendaftar sebagai Capim KPK. Ia mengaku terpanggil atas keterwajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan perannya di dalam memberantas korupsi di negeri ini.

"Saya sebagai warga negara Indonesia (WNI) berkewajiban, kapanpun di manapun bertugas apabila warga membutuhkan saya, saya siap," tutup Firli.

Pada Juni, Polri menarik kembali Irjen Firli dari KPK dan dipromosikan menjadi Kapolda Sumatra Selatan. Langkah itu menuai kritik seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) karena Firli saat itu menjalani proses pemeriksaan internal yang sedang dilakukan KPK.

Penindakan etik dilakukan terhadap Firli karena dia bertemu langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat saat itu, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), September 2018. Padahal, KPK tengah menyelidiki perkara yang menyeret nama TGB. (X-15)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Henri Siagian
Berita Lainnya