Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MASA jabatan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung periode 2014-2019 segera berakhir. Para anggota dewan akan mendapatkan uang jasa pengabdian 6 bulan gaji. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Babel, Saifudin mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih untuk uang jasa 45 anggota dewan tersebut.
Ia mengaku dari 45 anggota dewan tersebut tidak semuanya mendapatkan 6 bulan gaji. Sebab ada beberapa anggota dewan hasil dari Pergantian Antar Waktu (PAW) sehingga masa jabatanya tidak full 5 tahun.
"Kalau yang 5 tahun uang jasanya 6 bulan gaji, tapi kalau yang tidak sampai 5 tahun dibayar sesuai dengan tahun kerjanya," kata Saifudin. Rabu (17/7).
Menurut Saifudin jika setiap anggota dewan bergaji Rp5 juta berarti mendapatkan uang jasa setidaknya Rp30 juta untuk 6 bulan gaji.
"Gaji pokok dewan Rp5 jutaan, kalau 6 bulan berarti dapat Rp30 juta uang jasanya. Tapi itu tidak semua tergantung masa jabatanya," tambahnya.
baca juga: Enam Orang Meninggal Dalam Gempa Halmahera
Ia menambahkan tidak ada uang jasa lain yang didapat di masa jabatanya kecuali 6 bulan gaji itu.
"Cuma 6 bulan gaji itu saja dapatnya. Untuk PIN emas 24 karat itu sudah menjadi milik anggota dewan bersangkutan," pungkasnya. (OL-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved