Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
MASA jabatan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung periode 2014-2019 segera berakhir. Para anggota dewan akan mendapatkan uang jasa pengabdian 6 bulan gaji. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Babel, Saifudin mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih untuk uang jasa 45 anggota dewan tersebut.
Ia mengaku dari 45 anggota dewan tersebut tidak semuanya mendapatkan 6 bulan gaji. Sebab ada beberapa anggota dewan hasil dari Pergantian Antar Waktu (PAW) sehingga masa jabatanya tidak full 5 tahun.
"Kalau yang 5 tahun uang jasanya 6 bulan gaji, tapi kalau yang tidak sampai 5 tahun dibayar sesuai dengan tahun kerjanya," kata Saifudin. Rabu (17/7).
Menurut Saifudin jika setiap anggota dewan bergaji Rp5 juta berarti mendapatkan uang jasa setidaknya Rp30 juta untuk 6 bulan gaji.
"Gaji pokok dewan Rp5 jutaan, kalau 6 bulan berarti dapat Rp30 juta uang jasanya. Tapi itu tidak semua tergantung masa jabatanya," tambahnya.
baca juga: Enam Orang Meninggal Dalam Gempa Halmahera
Ia menambahkan tidak ada uang jasa lain yang didapat di masa jabatanya kecuali 6 bulan gaji itu.
"Cuma 6 bulan gaji itu saja dapatnya. Untuk PIN emas 24 karat itu sudah menjadi milik anggota dewan bersangkutan," pungkasnya. (OL-3)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved