Kader Partai Mulai Mematut Diri

PRESIDEN Joko Widodo diyakini akan mempertahankan menteri yang bekerja secara profesional dan berprestasi selama menjabat di Kabinet Kerja, termasuk menteri dari kalangan partai politik.    

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Jakarta, kemarin, menyebutkan faktor loyalitas dan kinerja di periode pertama akan menjadi pertimbangan.        

Hal lain yang dinilai juga ialah 'jalan tengah' dengan memilih politisi parpol yang juga profesional. Selain itu, memiliki jaringan di partai yang kuat agar kebijakan-kebijakan strategis bisa didukung DPR.

"Artinya dia orang partai, tetapi punya kompetensi yang baik di bidangnya, jadi politisi profesional. Ini akan menjadi jalan tengah. Apalagi ada isu partai pengusung 02 (Prabowo-Sandi) akan bergabung juga," kata Arya.

Menurut dia, selain soal kinerja internal, Jokowi akan melihat kemampuan menteri tersebut bekerja sama dengan kementerian lain di kabinet. Termasuk juga kecocokan atau chemistry antara Jokowi dan menteri tersebut.        

"Menteri-menteri yang bisa memenuhi target yang diberikan Jokowi mungkin juga akan dipertahankan," tukasnya.

Di lain pihak, ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah memperkirakan akan ada dua menteri di bidang ekonomi yang saat ini menjabat diganti tokoh baru.

"Pergantian ini untuk menyesuaikan target Presiden di periode kedua," cetus Piter Abdullah.    

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara, secara terpisah, mengakui ada beberapa menteri lama yang masih cocok untuk kepentingan lima tahun ke depan. Namun, soal pemilihan, itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Ada beberapa menteri kita lihat sukses. Menteri yang ada sekarang tidak perlu dibongkar pasang lagi. Kalau saya lihat masih cocok dan kompeten. Menurut saya dipertahankan karena terbukti bagus kinerjanya," ucapnya.

Parpol pemenang
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (JK), menyatakan parpol koalisi dengan suara terbanyak di DPR dipastikan bakal mendapat jumlah kursi menteri yang cukup di Kabinet Kerja jilid II.

"Partai yang mempunyai kursi yang besar juga tentu mendapat di kabinet yang memadai. Tapi kan tentu juga ada aturan-aturan dan kewajarannya," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.    

Mengenai banyaknya lobi dari parpol kepada Presiden Jokowi terkait dengan rencana penyusunan menteri di kabinet baru, JK mengatakan hal itu wajar karena tujuan utama dalam politik ialah meraih kekuasaan.  

"Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk kekuasaan. Kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, ya dia tidak mencapai tujuannya," kata JK.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan kursi menteri adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024. Oleh karena itu, imbuh Surya, Partai NasDem tidak menargetkan jumlah kursi dalam kabinet Jokowi jilid II.

Partai NasDem, menurut Surya, juga tahu diri dengan tidak meminta kursi Ketua MPR.  

"Ah, NasDem itu harus tahu diri dia. Jangan, sudah tahu bukan parpol pemenang, bukan juga pemenang kedua, masih juga kepengen ketua (MPR). NasDem harus tahu berkaca diri. Sudah cukup dia unsur pimpinan, dia sudah bagus berjuang lagi supaya dia jadi pimpinan ketua. Ya, kan ini kan kita ini kadang-kadang selalu kepingin lebih hingga pake jas kebesaran. Nah, NasDem nggak mau itu," jelas Surya. (Mal/Ant/X-6)