Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo serius memasukan anak-anak muda di kabinetnya di periode kedua. Bahkan, Jokowi meminta partai politik koalisi menyiapkan nama-nama menteri dari anak muda dan kalangan profesional untuk dimasukan ke kabinet kerjanya itu.
“Saya minta dari partai juga ada yang muda, ada dari profesional juga," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).
Dia mempersilahkan parpol mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri.
“Mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9, kan enggak apa-apa, wong minta saja," ujarnya.
Namun, jika parpol tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, Jokowi sendiri yang akan mencari sosok anak muda untuk menjadi menterinya.
Baca juga: Jokowi Perlu Dengar Masukan Publik
"Kalau nggak ada dari partai, kita cari sendiri dari profesional. Profesional muda kan banyak banget profesional-profesional muda," kata Jokowi.
Tidak hanya itu, Jokowi juga menegaskan banyak sejumlah menteri yang saat ini masih menjabat akan lanjut pada periode Jokowi Jilid II.
"Menteri yang bertahan banyak. Ya nanti dilihatlah," ujarnya.
Jokowi pun menegaskan, pihaknya sudah mengantongi nama-nama atau jatah menteri dan memastikan akan segera mengumumkan calon sejumlah menteri tersebut.
"Sudah (kantongi) nama. Blueprintnya sudah ada. Nanti kita putuskan," kata dia. (OL-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved