Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak menampik bakal membahas jatah menteri saat menyambangi kediaman Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. Cak Imin tiba di kediaman Ma'ruf sekitar pukul 14.20 WIB. Pertemuan dua tokoh nasional itu berlangsung tertutup.
"Ya pastilah, tapi enggak spesifik, karena nanti ada forumnya," kata pria yang karib disapa Cak Imin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).
Cak Imin juga ingin berkoordinasi dengan Ma'ruf Amin tentang sejumlah gagasan yang dimiliki PKB, seperti masalah pendidikan, ekonomi kecil dan menengah juga tentang dakwah Islamiyah.
Pun berdiskusi tentang pekerjaan Ma'ruf Amin setelah dilantik pada Oktober 2019. Cak Imin mengaku bertemu empat mata dengan Ma'ruf Amin, namun tak merinci pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Cak Imin Bergegas Sodorkan Calon Menteri ke Jokowi
Ia menegaskan pembahasan dalam pertemuan itu berbeda dengan pembicaraan bersama Presiden Joko Widodo.
"Ya ada yang sama, ada yang beda. Bedanya apa ya, lebih detail," ungkapnya.
Cak Imin menyebut bakal mengundang Ma'ruf Amin dalam peringatan hari lahir PKB pada 23 Juli. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR itu juga mengundang Presiden Joko Widodo menghadiri acara itu.(medcom.id/OL-5)
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved