Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak menampik bakal membahas jatah menteri saat menyambangi kediaman Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. Cak Imin tiba di kediaman Ma'ruf sekitar pukul 14.20 WIB. Pertemuan dua tokoh nasional itu berlangsung tertutup.
"Ya pastilah, tapi enggak spesifik, karena nanti ada forumnya," kata pria yang karib disapa Cak Imin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).
Cak Imin juga ingin berkoordinasi dengan Ma'ruf Amin tentang sejumlah gagasan yang dimiliki PKB, seperti masalah pendidikan, ekonomi kecil dan menengah juga tentang dakwah Islamiyah.
Pun berdiskusi tentang pekerjaan Ma'ruf Amin setelah dilantik pada Oktober 2019. Cak Imin mengaku bertemu empat mata dengan Ma'ruf Amin, namun tak merinci pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Cak Imin Bergegas Sodorkan Calon Menteri ke Jokowi
Ia menegaskan pembahasan dalam pertemuan itu berbeda dengan pembicaraan bersama Presiden Joko Widodo.
"Ya ada yang sama, ada yang beda. Bedanya apa ya, lebih detail," ungkapnya.
Cak Imin menyebut bakal mengundang Ma'ruf Amin dalam peringatan hari lahir PKB pada 23 Juli. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR itu juga mengundang Presiden Joko Widodo menghadiri acara itu.(medcom.id/OL-5)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved