UNTUK mengatasi peningkatkan potensi konflik di darat, laut, dan udara, diperlukan adanya upaya maksimal meningkatkan pertahanan dan keamanan Indonesia.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945" yang digelar Lembaga Pengkajian MPR RI di kompleks parlemen, Selasa (2/7).
Peningkatan sistem pertahanan dan keamanan, harus melibatkan seluruh elemen kekuatan bangsa yang meliputi tenaga manusia (manpower), industri dan material industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Strategi melindungi segenap bangsa menjadi tugas bersama. Wilayah ini berciri nusantara, negara kita sangat unit. Melindungi segenap bangsa menjadi kewajiban seluruh warga negara harus ikut bela," kelas Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji dalam diskusi.
Baca juga : KSAD: TNI Jalin Pertemanan Internasional untuk Jaga Keamanan
Menurut Laksamana Siwi, Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan empat komponen dasar untuk menjaga keutuhan negara meliputi komunitas maritim, industri maritim, sistem UU keamanan maritim semesta, dan kepaduan elemen dalam upaya bela negara.
"Untuk membangun sistem pertahanan secara keseluruhan diperlukan regulsi agar kepentingan nasional di laut bisa terjamin," jelasnya.
Sementara itu, pakar hukum laut internasional Hasjim Djalal mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia yang baru 4% dari APBN atau Rp108,36 triliun, masih jauh tertinggal dari negara lain.
Menurutnya, untuk kebijakan pertahanan di sektor laut, Indonesia seharusnya mengedepankan pengawasan di permukaan dan dasar laut. Itu karena negara besar dengan peralatan canggihnya banyak memanfaatkan perairan Indonesia maupun di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE). (OL-7)
