Selasa 02 Juli 2019, 23:43 WIB

Perlu Adanya Peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan RI

Vidya Pinandhita | Politik dan Hukum
Perlu Adanya Peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan RI

MI/Susanto
Pakar hukum laut internasional Hasjim Djalal di diskusi yang digelar Lembaga Pengkajian MPR

 

UNTUK mengatasi peningkatkan potensi konflik di darat, laut, dan udara, diperlukan adanya upaya maksimal meningkatkan pertahanan dan keamanan Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945" yang digelar Lembaga Pengkajian MPR RI di kompleks parlemen, Selasa (2/7).

Peningkatan sistem pertahanan dan keamanan, harus melibatkan seluruh elemen kekuatan bangsa yang meliputi tenaga manusia (manpower), industri dan material industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Strategi melindungi segenap bangsa menjadi tugas bersama. Wilayah ini berciri nusantara, negara kita sangat unit. Melindungi segenap bangsa menjadi kewajiban seluruh warga negara harus ikut bela," kelas Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji dalam diskusi.

Baca juga : KSAD: TNI Jalin Pertemanan Internasional untuk Jaga Keamanan

Menurut Laksamana Siwi, Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan empat komponen dasar untuk menjaga keutuhan negara meliputi komunitas maritim, industri maritim, sistem UU keamanan maritim semesta, dan kepaduan elemen dalam upaya bela negara.

"Untuk membangun sistem pertahanan secara keseluruhan diperlukan regulsi agar kepentingan nasional di laut bisa terjamin," jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum laut internasional Hasjim Djalal mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia yang baru 4% dari APBN atau Rp108,36 triliun, masih jauh tertinggal dari negara lain.

Menurutnya, untuk kebijakan pertahanan di sektor laut, Indonesia seharusnya mengedepankan pengawasan di permukaan dan dasar laut. Itu karena negara besar dengan peralatan canggihnya banyak memanfaatkan perairan Indonesia maupun di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE). (OL-7)

Baca Juga

dok.ist

Mafia Tanah Berulah, Tenaga Ahli Wapres: Fokus Beri Perlindungan untuk Warga

👤Yakub Pryatama W 🕔Selasa 18 Januari 2022, 19:33 WIB
DALAM beberapa waktu terakhir, marak praktik mafia tanah yang tak hanya merugikan aset negara, namun juga...
DOK MI

Jabatan Sekda Harus Diisi Sosok Profesional dan Berintegritas

👤Widhoroso 🕔Selasa 18 Januari 2022, 19:05 WIB
Posisi strategis di pemerintahan harus diisi sosok yang berintegritas dan...
ANTARA FOTO/Fauzan

Tujuh Bulan Kerja, Satgas BLBI Kumpulkan Rp9,82 Triliun

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 18 Januari 2022, 18:15 WIB
Hasil yang telah dicapai, lanjutnya, masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab hak tagih negara atas dana BLBI mencapai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya