Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PASCAPILPRES, PKS dan Gerindra kukuh menegaskan posisinya sebagai kekuatan oposisi terhadap pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku tidak mempermasalahkan keputusan tersebut dan justru mengapresiasinya.
"Ya, enggak masalah. Bagus juga saya pikir kenapa tidak," tutur Luhut saat ditemui di Gedung Menko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Lebih lanjut, Luhut menuturkan keberadaan oposisi dibutuhkan dalam jalannya pemerintahan.
Baca juga: Gerindra Tuntut Rekonsiliasi Untungkan Prabowo
Meski demikian, tambah Luhut, oposisi yang dibutuhkan ialah oposisi yang sifatnya membangun. Bukan justru oposisi yang destruktif dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks untuk melemahkan pemerintah.
"Ya, bagus opoisisi yang konstruktif, asal jangan oposisi hoaks. Itu enggak bagus," ujar Luhut.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap partai-partai Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandiaga mau bersatu menjadi barisan oposisi. Dengan begitu, fungsi pengawasan untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dapat terwujud.
"Kami di Partai Keadilan Sejahtera khususnya akan memutuskan, tentu melalui mekanisme musyawarah majelis syuro, tetapi saya pribadi mendapat banyak masukan dari pendukung PKS dan pendukung Prabowo hendaklah seluruh koalisi 02 bertransformasi menjadi kekuatan oposisi yang kritis dan konstruktif," terang Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7). (OL-2)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved