Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2019 pada Minggu (30/6) besok.
Rapat pleno yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut akan berlangsung di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Diperkirakan rapat selesai pada pukul 17.00 WIB.
Baca juga: Demokrat tidak akan Terburu-Buru Tentukan Sikap Politik
Berdasarkan informasi yang diperoleh, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menerima undangan tersebut.
"Keduanya dipastikan hadir. Ketua TKN Erick Thohir dan parpol koalisi pendukung Jokowo-Amin akan hadir mendampingi," ujar Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong, Sabtu (29/6).
KPU RI juga telah mengirimkan undangan kepada paslon nomor urut 02. Adapun, Ketua KPU RI Arief Budiman berharap seluruh pihak yang diundang, khususnya kedua pasangan calon Pilpres dapat hadir dalam rapat pleno hari Minggu. Sebab, KPU bakal memberikan kesempatan kepada dua paslon untuk melangsungkan konferensi pers secara bersama-sama.
"Kami berharap paslon 01 dan 02 bisa melakukan konpres bersama. Jadi mudah-mudahan, beliau paslon 01 dan 02 punya waktu cukup, tidak ada halangan untuk menghadiri rapat pleno terbuka," pungkas dia. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved