Soal Zaken Kabinet, Syafii Maarif: Parpol Tetap Harus Diajak

Agus Utantoro
28/6/2019 22:50
Soal Zaken Kabinet, Syafii Maarif: Parpol Tetap Harus Diajak
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif(MI/Furqon)

ANGGOTA Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif kembali mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk pemerintahan yang kokoh, berintegritas, dan bermoral dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Dikatakan, kabinet yang dibentuk seperti yang pernah disampaikan jauh hari sebelumnya adalah kabinet zaken atau kabinet yang diisi oleh oleh kalangan yang merepresentasikan kalangan ahli.

Namun demikian, lanjutnya, tetap tidak mengesampingkan partai politik. "Partai politik tetap harus diajak," katanya.

Partai politik, jelasnya, dipastikan memiliki orang-orang profesional yang rekam jejaknya sudah dikenal dan tidak miskin. "Tidak miskin ini  penting agar tidak kemudian menjadi mata pencaharian," tegasnya.

Karena itu kepada partai politik diharapkan jika mengajukan nama, benar-benar yang memenuhi kriteria dan tidak hanya satu nama saja.

Dengan mengajukan beberapa nama sekaligus, jelasnya, akan ada banyak pilihan yang bisa diambil. Sebab, jika hanya satu nama, sepertinya hanya dihadapkan pada tidak ada pilihan lain.

Partai politik, tegasnya, boleh mengajukan nama-nama calon menteri tetapi tidak hanya satu. Bahkan Syafii Maarif menyebut bisa saja tiga nama yang diajukan agar ada pilihan dan tidak mempersempit pilihan.

Terhadap zaken kabinet tersebut, Buya Syafii menegaskan, tidak perlu dipertentangkan antara partai politik dengan kabinet zaken. "Partai politik tetap harus dihormati. Saya berharap, Presiden terpilih Joko Widodo betul-betul mendapat kebebasan penuh," katanya.

Syafii ini mengingatkan lagi bahwa Indonesia adalah negara besar dan bangsa yang besar karena sehingga perlu penanganan yang kuat. Permasalahan yang harus diselesaikan pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, ujarnya, adalah membangun sumber daya manusia, meski tetap tidak meninggalkan masalah infrastruktur.

"Harus jadi perhatian Presiden, masalah pembangunan sumber daya manusia," jelasnya. (X-15)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Henri Siagian
Berita Lainnya