Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
GOLKAR membuka ruang yang luas bagi kader beringin yang ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua umum di forum musyawarah nasional (Munas)
"Boleh saja yang merasa punya satu visi untuk bisa memperbaiki organisasi tentu saja dibuka ruang seluas-luasnya," kata anggota Fraksi Golkar di DPR Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (26/6).
"Jika prosesnya itu lebih transparan dan juga lebih terbuka kaya misalnya saja debat, konvensi, ya menarik juga saya kira dalam proses rekrutmen leader," ujar dia.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Bertukar Pikiran dengan Media Group
Ia mengatakan Golkar sudah berpengalaman menggunakan metode konvensi dalam pemilihan calon ketua umum. Situasi itu dianggap menunjukkan kalau Golkar tak pernah kekurangan kader untuk menjadi pemimpin.
Ketua Umum Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) itu meyakini Ketum Golkar Airlangga Hartarto merupakan pemimpin yang terbuka. Ia yakin Airlangga tidak memaksakan harus ada calon tunggal dalam bursa caketum Golkar.
"Kader-kader Golkar yang merasa punya jagoan-jagoan baik laki-laki atau perempuan juga boleh saja," ujarnya.
Hetifah melihat iklim demokratis harus diciptakan dalam tubuh partai Golkar. Namun, ia juga menyarankan agar keberlangsungan partai juga menjadi perhitungan. (OL-8)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved