Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GOLKAR membuka ruang yang luas bagi kader beringin yang ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua umum di forum musyawarah nasional (Munas)
"Boleh saja yang merasa punya satu visi untuk bisa memperbaiki organisasi tentu saja dibuka ruang seluas-luasnya," kata anggota Fraksi Golkar di DPR Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (26/6).
"Jika prosesnya itu lebih transparan dan juga lebih terbuka kaya misalnya saja debat, konvensi, ya menarik juga saya kira dalam proses rekrutmen leader," ujar dia.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Bertukar Pikiran dengan Media Group
Ia mengatakan Golkar sudah berpengalaman menggunakan metode konvensi dalam pemilihan calon ketua umum. Situasi itu dianggap menunjukkan kalau Golkar tak pernah kekurangan kader untuk menjadi pemimpin.
Ketua Umum Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) itu meyakini Ketum Golkar Airlangga Hartarto merupakan pemimpin yang terbuka. Ia yakin Airlangga tidak memaksakan harus ada calon tunggal dalam bursa caketum Golkar.
"Kader-kader Golkar yang merasa punya jagoan-jagoan baik laki-laki atau perempuan juga boleh saja," ujarnya.
Hetifah melihat iklim demokratis harus diciptakan dalam tubuh partai Golkar. Namun, ia juga menyarankan agar keberlangsungan partai juga menjadi perhitungan. (OL-8)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved