Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Sandiaga Uno bertemu dengan parpol koalisi terkait langkah yang akan diambil selanjutnya setelah MK memutuskan sengketa hasil Pilpres.
Dahnil menyebut Sandiaga ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu, lantaran Prabowo masih berada di Jerman.
"Bang Sandi ditugaskan Pak Prabowo melakukan komunikasi, konsolidasi dengan tokoh partai, bicara langkah kita selanjutnya setelah pengumuman MK. Langkah kita kalaudimenangkan oleh MK atau kemudian sebaliknya," kata Dahnil ketika ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (26/6).
Sebelumnya, Sandiaga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri untuk membahas langkah koalisi selanjutnya.
Baca juga: Soal Koalisi Pemerintahan, JK: Politik itu Dinamis
Lebih lanjut, Dahnil menambahkan nantinya Prabowo dan Sandiaga akan meminta pendapat masing-masing partai untuk bicara arah koalisi ke depan. Prabowo, akan mengambil sikap berdasarkan kesepakatan parpol koalisi.
"Pak Prabowo dan Bang Sandi akan ambil keputusan bersama-sama. Seperti yang diketahui kan Pak Prabowo tidak ada rekam jejak mengkhianati teman koalisi. Yang ada justru sebaliknya. Yang jelas apakah nanti Pak Prabowo akan menang diumumkan oleh MK atau sebaliknya, Pak Prabowo akan bicara dengan teman koalisi lainnya," ungkap Dahnil.(OL-5)
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Menurut Titi, menaikkan atau menurunkan ambang batas bukan hanya tidak rasional, tetapi juga berpotensi memperdalam ketidakadilan representasi politik.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan belum cukup tegas sehingga multitafsir.
Kewenangan pemerintah sebagai regulator tetap diperkuat, khususnya dalam memastikan sistem perizinan, pembinaan kompetensi, pengelolaan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan
MK melihat bahwa fragmentasi atau tercerai-berainya organisasi profesi justru melemahkan pengawasan dan membahayakan pasien.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved