Indikasi Kesaksian Palsu,TKN Pertimbangkan Laporkan Saksi Kubu 02

DIREKTUR Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengungkapkan pihaknya mempertimbangkan untuk melakukan proses hukum bagi para saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

"Kita konsentrasi dulu terhadap hasil putusan MK. Tetapi jika memang ini menjadi wacana kuat di publik terhadap keterangan palsu ini, kami akan memikirkannya untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Jadi bukan tidak mungkin dilakukan, itu mungkin saja," terang Ade dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (25/6).

Ade menerangkan, secara hukum, kesaksian palsu dalam persidangan memang dapat dijerat pidana. Ia pun menegaskan, ada beberapa contoh kasus, saksi yang memberikan keterangan palsu terkena hukuman pidana karena perbuatannya.

Salah satunya menimpa saksi dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Kala itu, Bambang Widjajanto yang saat ini menjadi ketua tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN ) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, juga ikut menjadi kuasa hukum pemohon.

Baca juga : Bukti Kecurangan Lemah, TKN Optimis MK Tolak Gugatan BPN

Ade menjelaskan, pihaknya akan lebih dulu menelaah konten kesaksian yang diutarakan di hadapan majelis hakim MK. TKN akan melihat, apakah keterangan yang diberikan bagian dari skenario atau saksi justru tidak memahami fungsi dan situasinya dalam memberi keterangan di MK.

Keterangan palsu yang diperkarakan TKN, lanjut Ade, tidak berhubungan dengan hasil sidang PHPU di MK yang akan dibacakan pada Kamis (27/6) nanti.

"Ini bukan persoalan menang dan kalah dari putusan itu. Ini persoalan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan para saksi tersebut. Kita harus mengedepankan hal itu, bukan persoalan kalau kami menang tidak usah lagi di proses, tidak," tegas Ade.

Dngan memproses para saksi yang memberikan keterangan palsu, ujar Ade, akan menjadi peringatan kepada saksi lainnya yang akan bersaksi di MK agar memberikan keterangan sebenarnya sebagaimana iatur dalam UU.

Hal tersebut juga menjadi pendidikan politik bagi masyarakat agar menghormati proses yang berlangsung dengan berkata jujur sesuai dengan fakta yang ada dalam memberikan kesaksian.

Baca juga : MK diprediksi Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Ade mengungkapkan, pihaknya saat ini memang sudah mengidentifikasi sejumlah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta atau peristiwa yang terjadi. Namun hal tersebut belum dapat disampaikan secara terbuka.

Ade memastikan pihaknya akan mengacu kepada rilsalah persidangan dalam mencari keterangan yang tidak benar.

"Karena semua percakapan kita itu semua ada dalam risalahnya. Risalah itu akan menjadi acuan dasar kami untuk mengamatinya, sejauh mana keterangan-keterangan saksi itu, apakah keterangan yang direkayasa atau benar apa adanya," tutur Ade. (OL-7)