Selasa 25 Juni 2019, 20:29 WIB

Bukti Kecurangan Lemah, TKN Optimistis MK Tolak Gugatan BPN

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Bukti Kecurangan Lemah, TKN Optimistis MK Tolak Gugatan BPN

MI/Susanto
TKN Jokowi-Amin memberikan keterangan pers jelang putusan MK

 

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengaku optimis Mahkamah Konstitusi akan menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Direktur Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan menilai selama jalannya persidangan di MK kemarin, pihak pemohon tidak mampu membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktir, sistematis dan masif (TSM).

"Sejauh ini kami dapat menyimpulkan bahwa permohonan yang sudah dilimpahkan ke MK dan dibacakan ketika itu, kami anggap sangat lemah dalam hal dalil dalil yang mereka sampaikan tidak dapat dibuktikan. Keterangan para saksi dan ahli yang dihadirkan tidak dapat membuktikan tuduhan yang dilontarkan," terang Ade dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/6).

Ade menjelaskan setidaknya ada empat alasan yang membuat pihaknya optimistis permohonan Prabowo-Sandi ditolak MK. Ade menyampaikan salah satu alaasannya adalah permohonan atau dalil dalil yang digunakan kuasa hukum Prabowo-Sandi sangat lemah.

Baca juga : Kapolri Tegaskan Larangan Aksi Massa di Gedung MK

Selain itu bukti bukti yang disajikan dalam persidangan MK kemarin banyak yang tidak memiliki korelasi dengan sengketa hasil pemilu yang diperkarakan. Kebanyakan bukti bukti yang disampaikan pemohon hanya berupa berita berita di media masaa.

Bahkan kuasa hukum Prabowo-Sandi banyak menarik bukti surat yang sempat diserahkan ke MK. Ade menilai penarikan tersebut dilakukan karena kuasa hukum pemohon tidak dapat menyediakan bukti yang diperlukan dalam pembuktian saat persidangan.

"Nah C1-nya juga ditarik. Ada sekitar 22 provinsi yang itu ditarik oleh kuasa hukum BPN 02 saat persidangan," tutur Ade.

Dari sudut pandang keterangan saksi pun membuat kubu TKN meyakini bahwa gugatan tersebut akan ditolak. Ade menyebutkan kesaksian saksi Prabowo-Sandi tidak terkait dengan dugaan suara Prabowo-Sandi berkurang.

Saksi yang dihadirkan tim Prabowo-Sandi dalam persidangan juga tidak memenuhi kriteria saksi sebenarnya. Yakni saksi tersebut harus orang yang memang melihat, mendengar, merasakan peristiwa hukum yang terjadi ketika itu.

"Jadi sebagian besar saya lihat saksi itu bukan saksi fakta yang benar-benar akurat," terang Ade.

Baca juga : Yuk, Ikutan Prediksi Putusan MK Lewat Cuitan Refly Harun

Terakhir menurut Ade, keterangan saksi ahli yang dihadirkan Prabowo-Sandi tidak berbeda jauh dengan kesaksian para saksi fakta. Ade menilai saksi ahli tersebut tidak menyampaikan informasi sesuai dengan persoalan yang diajukan ke MK.

"Ahli dari mereka hanya membicarakan tentang adanya DPT siluman dan Situng. Yang Situng itu bukan menjadi bagian atau alat ukur resmi yang ada dalam ketentuan yang ada terhadap KPU. Jadi alat ukur manual dalam pemilu itu adalah C1 yang berjenjang," ujarnya.

Sebagaimana diketahui sidang sengketa pilpres yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandi diregister MK dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Permohonan sengeketa pilpres ini dilayangkan kubu Prabowo-Sandi yang menuding telah ada kecurangan bersifat TSM dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam sidang sengketa pilpres ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pihak termohon, paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf menjadi pihak terkait, dan Bawaslu RI hanya menjadi pihak pemberi keterangan.

Saat ini proses perkara sengketa Pilpres 2019 telah memasuki masa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), di mana putusan paling lambat dibacakan pada 28 Juni 2019. Namun, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan pembacaan putusan itu akan dilakukan dalam sidang pleno pada 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More