Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MENTERI Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani tidak menampik bahwa ia berpotensi besar menduduki kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ia mengatakan sebagai kader PDIP, peluangnya memang paling besar berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif.
"Ya kan sesuai dengan proses pemilu yang lalu juga Alhamdulillah saya bisa mendapatkan suara terbanyak nasional. Ya mungkin bisa jadi salah satu calon yang kuat," ujar Puan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Meski begitu, ia tidak mau terburu-buru mengklaim pasti terpilih. Keputusan menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPR, menurutnya, merupakan hak ketua umum yakni Megawati Soekarnoputri.
"Baru salah satu calon yang kuat karena keputusannya akan diputuskan oleh ibu ketum," sambungnya.
Ia menambahkan masih ada waktu untuk partainya memproses semua keputusan. Salah satunya terkait sosok-sosok untuk memimpin di legislatif.
"Jadi belum tahu juga ya. Masih menunggu September," tuturnya.
Baca juga: Puan Mengaku belum Pikirkan Ketua DPR
Sebelumnya, Puan Maharani santer diberitakan sebagai calon terkuat ketua DPR 2019-2024. Puan digadang-gadang bisa mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), pimpinan DPR diserahkan kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi di DPR. Sementara pimpinan MPR dipilih secara paket karena ada unsur DPD di dalamnya.
Berdasarkan perolehan suara di pemilu legislatif 2019, PDIP merupakan partai yang memiliki jatah sebagai ketua DPR. Sementara untuk pimpinan MPR, beberapa partai seperti Golkar dan PKB berharap mendapat jatah.(OL-5)
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved