Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani tidak menampik bahwa ia berpotensi besar menduduki kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ia mengatakan sebagai kader PDIP, peluangnya memang paling besar berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif.
"Ya kan sesuai dengan proses pemilu yang lalu juga Alhamdulillah saya bisa mendapatkan suara terbanyak nasional. Ya mungkin bisa jadi salah satu calon yang kuat," ujar Puan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Meski begitu, ia tidak mau terburu-buru mengklaim pasti terpilih. Keputusan menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPR, menurutnya, merupakan hak ketua umum yakni Megawati Soekarnoputri.
"Baru salah satu calon yang kuat karena keputusannya akan diputuskan oleh ibu ketum," sambungnya.
Ia menambahkan masih ada waktu untuk partainya memproses semua keputusan. Salah satunya terkait sosok-sosok untuk memimpin di legislatif.
"Jadi belum tahu juga ya. Masih menunggu September," tuturnya.
Baca juga: Puan Mengaku belum Pikirkan Ketua DPR
Sebelumnya, Puan Maharani santer diberitakan sebagai calon terkuat ketua DPR 2019-2024. Puan digadang-gadang bisa mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), pimpinan DPR diserahkan kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi di DPR. Sementara pimpinan MPR dipilih secara paket karena ada unsur DPD di dalamnya.
Berdasarkan perolehan suara di pemilu legislatif 2019, PDIP merupakan partai yang memiliki jatah sebagai ketua DPR. Sementara untuk pimpinan MPR, beberapa partai seperti Golkar dan PKB berharap mendapat jatah.(OL-5)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved