Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani tidak menampik bahwa ia berpotensi besar menduduki kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ia mengatakan sebagai kader PDIP, peluangnya memang paling besar berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif.
"Ya kan sesuai dengan proses pemilu yang lalu juga Alhamdulillah saya bisa mendapatkan suara terbanyak nasional. Ya mungkin bisa jadi salah satu calon yang kuat," ujar Puan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Meski begitu, ia tidak mau terburu-buru mengklaim pasti terpilih. Keputusan menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPR, menurutnya, merupakan hak ketua umum yakni Megawati Soekarnoputri.
"Baru salah satu calon yang kuat karena keputusannya akan diputuskan oleh ibu ketum," sambungnya.
Ia menambahkan masih ada waktu untuk partainya memproses semua keputusan. Salah satunya terkait sosok-sosok untuk memimpin di legislatif.
"Jadi belum tahu juga ya. Masih menunggu September," tuturnya.
Baca juga: Puan Mengaku belum Pikirkan Ketua DPR
Sebelumnya, Puan Maharani santer diberitakan sebagai calon terkuat ketua DPR 2019-2024. Puan digadang-gadang bisa mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), pimpinan DPR diserahkan kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi di DPR. Sementara pimpinan MPR dipilih secara paket karena ada unsur DPD di dalamnya.
Berdasarkan perolehan suara di pemilu legislatif 2019, PDIP merupakan partai yang memiliki jatah sebagai ketua DPR. Sementara untuk pimpinan MPR, beberapa partai seperti Golkar dan PKB berharap mendapat jatah.(OL-5)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved