Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENTERI Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani tidak menampik bahwa ia berpotensi besar menduduki kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ia mengatakan sebagai kader PDIP, peluangnya memang paling besar berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif.
"Ya kan sesuai dengan proses pemilu yang lalu juga Alhamdulillah saya bisa mendapatkan suara terbanyak nasional. Ya mungkin bisa jadi salah satu calon yang kuat," ujar Puan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Meski begitu, ia tidak mau terburu-buru mengklaim pasti terpilih. Keputusan menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPR, menurutnya, merupakan hak ketua umum yakni Megawati Soekarnoputri.
"Baru salah satu calon yang kuat karena keputusannya akan diputuskan oleh ibu ketum," sambungnya.
Ia menambahkan masih ada waktu untuk partainya memproses semua keputusan. Salah satunya terkait sosok-sosok untuk memimpin di legislatif.
"Jadi belum tahu juga ya. Masih menunggu September," tuturnya.
Baca juga: Puan Mengaku belum Pikirkan Ketua DPR
Sebelumnya, Puan Maharani santer diberitakan sebagai calon terkuat ketua DPR 2019-2024. Puan digadang-gadang bisa mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), pimpinan DPR diserahkan kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi di DPR. Sementara pimpinan MPR dipilih secara paket karena ada unsur DPD di dalamnya.
Berdasarkan perolehan suara di pemilu legislatif 2019, PDIP merupakan partai yang memiliki jatah sebagai ketua DPR. Sementara untuk pimpinan MPR, beberapa partai seperti Golkar dan PKB berharap mendapat jatah.(OL-5)
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved