Moeldoko Imbau tidak ada Aksi saat Putusan MK

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).

DPR Sebut Putusan MK Perkuat Perlindungan bagi Wartawan

MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

LBH Pers: Putusan MK Tegaskan Sengketa Jurnalistik Wajib Lewat Dewan Pers

Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.

MK Tegaskan Jurnalis tak Bisa Dipidana, Pakar: Langkah Progresif Kawal Demokrasi

MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.

Jurnalis tak Bisa Dipidana atas Karya Jurnalistik, Dewan Pers Minta Seluruh Pihak Baca Detail Putusan MK 

Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK

Tak Pernah Setujui Penjaminan, Suami Lawan Sita Eksekusi Rumah oleh Perusahaan Asuransi

Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,

Dugaan Kriminalisasi Warga Desa Teluk Bayur Ketapang, Pakar Hukum Soroti Pelanggaran KUHAP

Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sengketa Lahan PT BISM dan Warga Berakar Konflik Internal Ahli Waris

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,

Konflik Thailand-Kamboja, 14 Tewas dan 500 Ribu Warga Mengungsi

Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.

Kemendagri Minta Daerah Percepat Penegasan Batas Desa

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa

Indonesia Harus Bangun Sistem Hukum Adaptif Hadapi Potensi Sengketa Proyek Konstruksi Berskala Besar

Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia