Semua Pihak Harus Terima Putusan MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Jumat (28/6) mendatang. Semua pihak diminta untuk menerima apapun putusan MK.

"Tentu semua pihak harus menerima dengan lapang dada hasil putusan MK. Putusan MK memang tidak bisa memuaskan semua pihak namun itu adalah konsekuensi dari praktik demokrasi," ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/6).

Titi menyebut MK merupakan bentuk supremasi hukum yang telah disepakati dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kepemiluan dan bernegara. Untuk itu, ia berharap seluruh elite politik tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memprovokasi publik menjelang putusan MK. Hal itu akan membuat gesekan di masyarakat.

"Elite diharap tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memprovokasi publik, apalagi tuduhan-tuduhan yang malah makin membelah rakyat," tuturnya.

Titi menambahkan, masyarakat juga harus menerima putusan MK dan siap untuk melanjutkan fokus mengawasi pemerintahan dan parlemen terpilih agar memenuhi janji-janji politik dan program-programnya.

"Kontrol rakyat tidak boleh berhenti di bilik suara, harus dilanjutkan dengan pengawasan atas kinerja para pejabat terpilih dalam proses pemilu supaya bekerja benar, transparan, dan akuntabel kepada publik," pungkasnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari