SIKAP Partai Demokrat yang belum menentukan arah koalisi dianggap tidak baik bagi proses pendidikan politik di Indonesia. Menurut Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani, manuver dari para elite Demokrat membuat masyarakat bingung terhadap ideologi partai ini.
"Tentu tidak baik, ya. Soalnya yang penting buat masyarakat ialah mengetahui partai ini apa garis ideologinya," katanya ketika dihubungi, kemarin.
Pengajar jurusan ilmu politik UI itu juga menyoroti sikap beberapa kader Partai Demokrat yang menurutnya tidak menunjukkan konsistensi dalam mengusung Prabowo-Sandi. Padahal, tambahnya, setiap partai politik harusnya memiliki garis ideologi yang jelas dan konsisten dalam memperjuangkan ideologi yang telah diputuskan sebelumnya.
"Ketika partai memutuskan untuk berkoalisi dan mendukung salah satu kandidat tertentu, bukan hanya untuk cari kursi dan posisi dalam kekuasaan, tapi harus dilandasi garis perjuangan yang jelas. Konsistensi itu penting bagi pembelajaran politik untuk masyarakat," papar Sri.
Hal tersebut dikatakan Sri menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang menyatakan hingga kini partainya belum memutuskan sikap apakah tetap berada di koalisi Prabowo-Sandi atau menyeberang ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Syarief menegaskan, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu masih berada di koalisi Prabowo-Sandi hingga Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan terkait sengketa pilpres.
"Menyangkut posisi Demokrat, sampai saat ini dan sampai dengan hasil keputusan MK, kita masih di posisi 02 ya," kata Syarief.
Sementara sebelumnya, Kadiv Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan pihaknya tak lagi sejalan dengan koalisi 02. Hal itu lantaran beberapa peristiwa yang membuat hubungan di koalisi tidak nyaman.
Lebih lanjut, Sri menegaskan, seharusnya para elite Demokrat lebih menyatakan dengan tegas untuk keluar dari koalisi apabila tidak sejalan lagi dengan koalisi 02. Menurutnya, langkah tersebut akan dipandang sebagai sikap yang jelas, tegas, dan mandiri.
"Itu justru lebih baik. Dan publik mengetahui kenapa berkoalisi dan keluarnya kenapa. Kadang kita saksikan partai mendukung pasangan tertentu tidak punya alasan juga. Setelah selesai pemilu, keluar tidak ngerti juga kenapa," ujarnya.
Perkuat KIK
Masih terkait dengan sikap Demokrat, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik wacana masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat untuk menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Idealnya, partai yang baru bergabung koalisi mampu memperkuat posisi pemerintah di DPR. "Yang paling penting kalau kami lihat secara politik kan di parlemen. Ke depan partai itu didukung supermayoritas lebih bagus," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Sementara itu, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, tidak keberatan jika Demokrat ingin keluar dari koalisi. "Urusan Demokrat kami serahkan sepenuhnya. Kalau mau keluar karena sudah tidak sabar untuk jadi menteri jika ada reshuffle, ya, monggo," katanya. (Pol/P-4)
