Selasa 11 Juni 2019, 11:31 WIB

Kejagung Mengaku Tunggu Putusan Resmi Sidang Karen Agustiawan

Kejagung Mengaku Tunggu Putusan Resmi Sidang Karen Agustiawan

ANTARA/Muhammad Adimaja
Terdakwa kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009, Karen Agustiawan.

 

KEJAKSAAN Agung RI belum menentukan upaya hukum lanjutan yang akan diambil terkait vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Direktur Utama PT Pertamina 2009-2014 Karen Galaila Agustiawan.    

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6), menjatuhkan vonis delapan tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan terhadap Karen Agustiawan karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam proses participating interest (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009.    

"Kami menunggu putusan resmi pengadilan. Sesuai ketentuan KUHAP, para pihak diberikan waktu selama tujuh hari untuk mengambil sikap," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Mukri dalam keterangannya, Selasa (11/6).    

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yakni 15 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp284,033 miliar subsidair 5 tahun penjara.    

Baca juga: Kejaksaan akan Banding soal Vonis terhadap Karen

Sebelumnya, tim JPU juga menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.    

Sementara itu, usai vonis, Karen Agustiawan langsung mengajukan banding dan meminta salinan putusan untuk membuat memori banding.    

"Kami secara tegas menyatakan banding. Kami butuh salinan putusan, mohon salinan putusan dipercepat supaya kami bisa membuat memori banding dengan sempurna," kata kuasa hukum Karen, Susilo Aribowo.    

Kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp568 miliar itu bermula pada 2009 saat Pertamina melakukan kegiatan akuisisi berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia.    

Kegiatan itu merujuk agreement for sale and purchase BMG Project pada 27 Mei 2009 senilai US$31.917.228.

Namun, dalam pelaksanaannya justru ditemui dugaan penyimpangan terkait pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi, yakni tanpa kajian kelayakan serta tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris. (OL-2)

Baca Juga

Dok. Biro Pers Sekretriat Presiden

Istana Pastikan Pembangunan Ibu Kota Baru tak Hambat Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 23 Januari 2022, 23:00 WIB
Menurutnya, pembangunan infrastruktur selama ini terbukti membawa multiplier-effect bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi secara...
Ilustrasi

Pencabutan Laporan Kekerasan Seksual di Serang Perlu DIselidiki Kepolisian 

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 23 Januari 2022, 22:00 WIB
Korps Bhayangkara tidak boleh terpaku pada laporan sebab kekerasan seksual bukan delik...
MI/SUSANTO

Trio Anies-Emil-Ganjar Safari karena Elektabilitas Stagnan

👤Vallentina Chelsy Maharani (Metro TV) 🕔Minggu 23 Januari 2022, 21:58 WIB
TIGA kepala daerah disebut-sebut sering menggelar safari ke sejumlah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya