PDIP : Rekonsiliasi Tak Perlu Tunggu Putusan MK

WAKIL Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menilai rekonsiliasi antara elit politik tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Justru para elit harusnya memanfaatkan momen idul fitri dengan halal bi halal untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan.

Menurutnya secara kultural seharusnya semua komponen bangsa Indonesia memanfaatkan modal kultural dan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengingat halal bi halal sendiri merupakan tradisi idul fitri bangsa Indonesia yang tidak ada di negara lainnya.

Ide tersebut merupakan gagasan original Bung Karno dan K.H Wahab Chasbullah pada 1948 yang ingin mempertemukan para elit bangsa ketika itu.

Baca juga : Prabowo-Sandi: Tidak Ada Rekonsiliasi Sebelum MK Tuntas

Pada masa tersebut Idnonesia baru 3 tahun berdiri dan memiliki banyak perbedaan pandangan dan pendapat.

Oleh sebab itu sangat disayangkan jika seluruh komponen bangsa tidak memanfaatkan momentum halal bi halal ini menjadi modal sosial dan budaya bangsa indonesia.

"Menurut saya pertemuan antar tokoh tokoh bangsa khususnya antara Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak harus menunggu momentum pasca putusan MK," tutur Ahmad Basarah dalam Peringatan 118 Tahun Bung Karno dan Haul 6 Tahun Taufiq Keimas di kantor DPP PA GMNI, Sabtu, (8/6).

Ia menegaskan prinsip ketatanegaraan dan kemanusiaan harus dibedakan. Pihaknya tentu menghormati prinsip-prinsip kenegaraan bahwa sengketa pemilu diputuskan melalui musyawarah hakim MK.

Tetapi ranah kultural dan sosial merupakan suatu hal yang berbeda dan harus dimanfaatkan momentumnya.

Mengingat situasi kebangsaan pada saat ini terdapat perasaan seolah terjadi pembelahan di masyarakat. Untuk itu suri tauladan dari para pemimpin kali ini sangat ditunggu masyarakat.

"Saya mendorong agar pertemuan kultural tersebut dilakukan dalam suasana halal bihalal seperti saat ini," tutur Basarah.

Semua pihak seharusnya dapat belajar dari masyarakat, yang menunjukkan bahwa pemilu ini hanya sebagai rutinitas lima tahunan saat pemungutan suara.

Oleh sebab itu tidak boleh agenda rutin tersebut merobek persaudaraan kebangsaan kita yang dieroleh dengan susah payah oleh para founding fathers.

Ia mencontohkan apa yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati pada saat wafatnya istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemisahan antara urrusan politik dengan kemanusiaan.

Perbedaan dukungan dalam pilpres tidak membuat Megawati tidak memberikan simpati dan empati dalam suasana duka yang dialami keluarga SBY.

Hal tersebut kemudian disambut dengan biak melalui kunjungan silaturahmi ke kediaman Megawati saat hari pertama idul fitri oleh anak anak SBY beserta istri maupun cucunya. (OL-8)