Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
CENDEKIAWAN Muslim, Profesor Komaruddin Hidayat, resmi ditunjuk menjadi Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Penunjukan tersebut melalui penerbitan surat Keputusan Presiden Nomor 37/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Mei 2019 lalu.
Dalam surat itu disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia mengangkat Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA sebagai Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia masa bakti 2019-2024. Ketika dihubungi, Prof. Komarrudin menyampaikan belum akan memberikan komentar mengenai universitas yang diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo itu sebelum resmi menjabat.
Baca juga: PBNU Minta Jokowi-Prabowo Bersilaturahmi Saat Idul Fitri
"Belum saatnya sekarang," ujar Prof. Komaruddin melalui pesan singkat ketika dihubungi di Jakarta, pada Rabu (4/6).
Seperti diberitakan Media Indonesia pada (18/1/2018), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mulai dibangun pada 2018. Presiden Joko Widodo berharap, UIII bisa mengukuhkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia di mata internasional. Gedung UIII terletak di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Luas gedung mencapai 15 hektare di atas tanah seluas 143 hektare. Universitas tersebut hanya akan menerima mahasiswa S2 dan S3 dari berbagai negara. (OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved