Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
SUDAH lewat Pemilu 2019, masih ada saja yang memanggil dengan sebutan cebong-kampret? Atau masih saja perang komentar di media sosial? Calon Presiden petahana, Joko Widodo, mengatakan saat ini sudah tidak relevan lagi berbicara 01 maupun 02.
"Saya rasa kita ini sudah tidak boleh berbicara 01, 02. Putusan di KPU sudah jelas, jadi kembali lagi kita kerja keras bersama-sama membangun negara ini," ujar Jokowi saat menerima Media Indonesia dan Mediaindonesia.com di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5).
Baca juga: Sudah Tak Ada Beban, Jokowi Siap Lakukan Terobosan
Berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin dinyatakan unggul dengan 55,50%. Sedangkan perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 68.650.239 atau 44,50%. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11%.
"Mari kerja keras bersama-sama untuk memajukan negara ini. Saya kira seluruh rakyat berharap negara kita lebih maju. Ekonomi menguat, kesejahteraan semakin baik dan terasa adil, itu yang harus kita penuhi bersama-sama," pungkasnya. (Pol/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved