Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana mengajutan gugatan terkait hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Apa saja persyaratannya?
Menurut juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mekanisme pendaftaran gugatan hasil Pilpres ke MK, antara lain pemohon dalam hal ini Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, diwajibkan melampirkan berkas permohonan tertulis ke MK sebanyak 12 rangkap.
"Berkasnya harus 12 rangkap lengkap dengan alat bukti dan daftar alat bukti," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5).
Berkas-berkas permohonan tersebut harus tiba di MK paling lambat Jumat (24/5) pukul 24.00 malam. Berbeda dengan Pileg (Pemilu legislatif), MK tidak akan menyediakan waktu tambahan bagi BPN untuk memperbaiki berkas permohonan yang telah didaftarkan.
"Tidak ada perbaikan kalau untuk pilpres dan itu berakhir masa tenggat waktu pengajuan permohonan Jumat hari ini jam 24.00 WIB," tuturnya.
Setelah terdaftar, selanjutnya MK akan melakukan registrasi permohonan gugatan Pilpres yang telah masuk, pada 11 Juni mendatang. Selanjutnya sidang pendahuluan akan dilaksanakan pada 14 Juni.
"Setelah teregistrasi maka permohonan akan menjadi perkara, kemudian sidang pendahuluan akan dilaksanakan 14 Juni, kemudian tanggal 17-21 Juni itu sidang pembuktian. Lalu 28 Juni putusan MK terkait perselisihan hasil Pilpres," ungkapnya.
Hingga siang ini, MK masih menunggu kedatangan tim BPN yang berencana akan menggugat hasil Pilrpes ke MK. Beredar info, tim BPN akan hadir ke MK pukul 20.30 WIB. "MK siap untuk menerima gugatan yang dimohonkan oleh pemohon," paparnya.
Sementara itu untuk Pileg, MK telah menerima 258 permohonan. Sebanyak 249 gugatan diajukan oleh parpol dan 9 gugatan diajukan oleh peserta Pileg DPD. (A-3)
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved