Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Ribuan petugas keamanan siap menjaga jalannya sidang gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi aksi massa yang digelar di sekitar kawasan itu.
"Sebanyak 1.100 itu yang standby. Ini akan ditugaskan di MK, tetapi dalam sehari itu plotting-nya berapa ratus, berapa puluh, dan di mana saja itu tergantung pada situasi di lapangan," katanya di Jakarta, kemarin.
Fajar mengungkapkan keseluruhan personel terdiri atas Korps Brigade Mobil (Brimob), Samapta Bhayangkara (Sabhara), Polwan, Pengamanan Objek Vital (Pamobvit), serta TNI-AD. "Seluruh pengamanan akan dilakukan hingga sidang pembacaan putusan," ujarnya.
Sementara itu, pascaaksi unjuk rasa 22 Mei, gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga kemarin masih dijaga aparat keamanan dari kepolisian. Akses lalu lintas menuju Bawaslu dari arah Bundaran Hotel Indonesia pagi ini untuk sementara masih ditutup. Begitu pun arah sebaliknya.
Meskipun terlihat lengang, beberapa perkantoran dan pertokoan di sekitar gedung Bawaslu sudah ada yang mulai beroperasi. Terlihat beberapa karyawan berjalan kaki melintasi persimpangan antara jalan MH Thamrin dan Wahid Hasyim.
Sementara itu, Komisi III DPR RI terus melakukan komunikasi dengan jajaran Polri terkait aksi massa yang berlangsung sejak 21 Mei.
"Komisi III melakukan komunikasi nonformal dengan Kapolri dan jajaran mengenai kondisi terkini dan tindakan yang dilakukan di lapangan," ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, kemarin.
Arsul mengatakan Komisi III meminta penanganan para peserta unjuk rasa dapat dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Pengecualian bisa dilakukan terhadap kelompok perusuh atau anarkis. "Itu pun harus terukur," ujarnya.
Arsul mengatakan, hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut antara Komisi III dan Polri mengenai aksi massa yang sempat menimbulkan kericuhan itu. Pasalnya, jajaran kepolisian masih fokus bekerja mengamankan berbagai titik di Jakarta. "Kami masih menunggu perkembangan situasi," ujarnya. (Faj/Uta/*/Pro/P-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved