Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMANDAN Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direncanakan bakal kembali menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan bakal berlangsung Rabu (22/5).
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan agenda pertemuan Jokowi dan AHY sedianya dilangsungkan hari ini, Selasa (21/5). Namun, pertemuan ditunda lantaran Jokowi memiliki agenda lain setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 semalam.
"Pertemuan tersebut ditunda karena hari ini Presiden punya agenda yang harus dilaksanakan pascapengumuman KPU tadi malam. Maka pertemuan dijadwal ulang, rencananya besok," ujar Ferdinand saat dihubungi, Selasa (21/5).
Ferdinand belum bisa membeberkan agenda pertemuan dua tokoh tersebut. Dia meminta untuk menunggu sampai pertemuan keduanya berlangsung.
"Saya belum bisa buka agendanya apa," ujarnya.
Baca juga: Selamat, Jokowi-Amin
Pertemuan Jokowi dan AHY besok merupakan yang kedua kalinya dalam satu bulan terakhir ini. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sebelumnya juga telah bertemu Jokowi pada 2 Mei 2019.
Saat itu, AHY menyebut pertemuan sekadar silaturahmi. Ia berdalih diundang presiden untuk membicarakan gagasan mewujudkan demokrasi Indonesia yang semakin baik.
“Tentunya kita harus terus melakukan tukar pikiran dan juga saling memberikan masukan yang baik dan positif," kata Agus usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5).
Rencana pertemuan AHY dan Jokowi besok memunculkan beragam spekulasi. Isu merapatnya Partai Demokrat ke kubu Jokowi juga semakin berhembus belakangan ini.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan pertemuan Jokowi dan AHY baru langkah awal upaya membangun komunikasi politik. Pertemuan bisa saja berlanjut ke tahap pembahasan yang lebih serius.
"Bisa juga pertemuan itu sebagai pertemuan tahapan awal (pemanasan) untuk melakukan komunikasi tingkat lanjut terkait kemungkinan kerja sama Jokowi dan Demokrat," kata Adi, beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Partai Demokrat menunjukkan sikap yang kerap berseberangan dengan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Bahkan, belakangan hubungan Demokrat dengan koalisi kian memanas usai Ferdinand menarik dukungan kepada pasangan nomor urut 02 itu. Ferdinand geram buzzer 'setan gundul' di media sosial menyerang Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Medcom/OL-2)
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa, dalam menghadapi bencana banjir Sumatra yang begitu masif, seluruh elemen pemerintah wajib bergerak cepat dan tepat.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved