Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem di lembaga pemasyarakatan (LP) menyusul terjadinya kericuhan di LP Narkotika Kelas III Hinai, Langkat, Provinsi Sumatra Utara (16/5).
Menurut Bambang, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) dan jajarannya harus memperbaiki manajemen dan pengawasan di seluruh LP.
“Kemenkum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) harus melakukan evaluasi seluruh sistem di LP, baik sistem manajemen maupun penge-lolaannya,” ujar Bamsoet di Jakarta, kemarin.
Bamsoet mengatakan, pihaknya mendorong Kemenkum dan HAM melalui Ditjenpas untuk melakukan kajian kapasitas LP yang layak. Salah satunya melakukan penyesuaian antara jumlah sel tahanan dan warga binaan yang ada, mengingat kondisi LP yang overload capacity sering kali menjadi pemicu utama rusuh di LP.
“Ditjenpas menjamin bahwa setiap warga binaan di LP dan rutan mendapatkan haknya sesuai dengan UU No 12/1995 tentang Permasyarakatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepolisian harus terus melakukan pencarian warga binaan yang kabur hingga seluruhnya dapat tertangkap. Mengingat, hal tersebut akan meresahkan masyarakat sekitar. Dengan begitu, masyarakat dapat membantu mencari dan melaporkan jika mendapati orang yang ciri-ciri-nya serupa dengan identitas yang disebarkan.
“LP narkotika Kelas III Hinai berkerja sama dengan kepolisian agar menyebarkan identitas warga binaan yang masih buron,” tegasnya.
Nonaktifkan Kepala LP
Seperti diketahui, peristiwa kericuhan di LP Narkotika Kelas III Hinai, Langkat, Provinsi Sumatra Utara, menyebabkan ratusan warga binaan kabur dan hingga saat ini sekitar 53 orang masih diburu polisi. Kejadian kerusuhan LP sudah terjadi dua kali dalam kurun waktu seminggu.
Kepala Divisi Permasyarakat Kanwil Kemenkum dan HAM Sumut Jahari Sitepu mengatakan, dari hasil pendataan sementara yang dilakukan petugas diketahui sebanyak 13 sepeda motor dan 3 mobil terbakar, serta ruang kantor beserta isinya juga dan surat-menyurat yang ada di dalamnya juga habis terbakar.
“Kerugian belum bisa diperhitungkan karena kita masih melakukan pendataan satu per satu. Yang jelas blok tidak ada yang rusak, dapur juga tidak rusak akibat peristiwa kerusuhan tersebut,” katanya.
Akibat kerusuhan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sumatra Utara Dewa Putu Gede memutuskan untuk menonaktifkan Kalapas Narkotika Langkat, Bachtiar Sitepu, dinonaktifkan untuk sementara waktu.
Dewa meng-ungkapkan, selain Kalapas, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Keamanan dan Ketertiban juga akan dinonaktifkan. “Ini langkah pertama yang kami ambil sebagai evaluasi,” ujarnya.
“Akan dipadukan juga bagaimana warga binaan memancing petugas sehingga bisa terjadi tindakan tindakan yang tidak baik,” katanya. (Ant/P-4)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved