Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem di lembaga pemasyarakatan (LP) menyusul terjadinya kericuhan di LP Narkotika Kelas III Hinai, Langkat, Provinsi Sumatra Utara (16/5).
Menurut Bambang, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) dan jajarannya harus memperbaiki manajemen dan pengawasan di seluruh LP.
“Kemenkum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) harus melakukan evaluasi seluruh sistem di LP, baik sistem manajemen maupun penge-lolaannya,” ujar Bamsoet di Jakarta, kemarin.
Bamsoet mengatakan, pihaknya mendorong Kemenkum dan HAM melalui Ditjenpas untuk melakukan kajian kapasitas LP yang layak. Salah satunya melakukan penyesuaian antara jumlah sel tahanan dan warga binaan yang ada, mengingat kondisi LP yang overload capacity sering kali menjadi pemicu utama rusuh di LP.
“Ditjenpas menjamin bahwa setiap warga binaan di LP dan rutan mendapatkan haknya sesuai dengan UU No 12/1995 tentang Permasyarakatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepolisian harus terus melakukan pencarian warga binaan yang kabur hingga seluruhnya dapat tertangkap. Mengingat, hal tersebut akan meresahkan masyarakat sekitar. Dengan begitu, masyarakat dapat membantu mencari dan melaporkan jika mendapati orang yang ciri-ciri-nya serupa dengan identitas yang disebarkan.
“LP narkotika Kelas III Hinai berkerja sama dengan kepolisian agar menyebarkan identitas warga binaan yang masih buron,” tegasnya.
Nonaktifkan Kepala LP
Seperti diketahui, peristiwa kericuhan di LP Narkotika Kelas III Hinai, Langkat, Provinsi Sumatra Utara, menyebabkan ratusan warga binaan kabur dan hingga saat ini sekitar 53 orang masih diburu polisi. Kejadian kerusuhan LP sudah terjadi dua kali dalam kurun waktu seminggu.
Kepala Divisi Permasyarakat Kanwil Kemenkum dan HAM Sumut Jahari Sitepu mengatakan, dari hasil pendataan sementara yang dilakukan petugas diketahui sebanyak 13 sepeda motor dan 3 mobil terbakar, serta ruang kantor beserta isinya juga dan surat-menyurat yang ada di dalamnya juga habis terbakar.
“Kerugian belum bisa diperhitungkan karena kita masih melakukan pendataan satu per satu. Yang jelas blok tidak ada yang rusak, dapur juga tidak rusak akibat peristiwa kerusuhan tersebut,” katanya.
Akibat kerusuhan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sumatra Utara Dewa Putu Gede memutuskan untuk menonaktifkan Kalapas Narkotika Langkat, Bachtiar Sitepu, dinonaktifkan untuk sementara waktu.
Dewa meng-ungkapkan, selain Kalapas, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Keamanan dan Ketertiban juga akan dinonaktifkan. “Ini langkah pertama yang kami ambil sebagai evaluasi,” ujarnya.
“Akan dipadukan juga bagaimana warga binaan memancing petugas sehingga bisa terjadi tindakan tindakan yang tidak baik,” katanya. (Ant/P-4)
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved