Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
MABES Polri mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan atau bergerombol saat pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (22/5) mendatang.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan imbauan ini disampaikan karena kuat dugaan jaringan teroris kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) akan memanfaatkan momentum itu untuk melakukan aksi teror.
“Pada 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun (ke jalan), ini akan membahayakan karena mereka (kelompok terduga teroris) akan menyerang semua massa, termasuk aparat,” kata Iqbal dalam konferensi pers di Mabes Polri, kemarin.
‘’Sebanyak 29 tersangka yang ditangkap bulan ini (Mei) berencana aksi amaliah dengan menyerang kerumunan massa 22 Mei 2019 nanti dengan menggunakan bom, senjata,’’ tambahnya.
Dari 29 tersangka itu, 18 orang di antaranya terlibat dalam membuat bom. Dua tersangka lainnya diketahui pernah hijrah ke Suriah dan belajar membuat bom asap di Aleppo, sedangkan 9 orang lainnya merupakan anggota aktif JAD dan pernah terlibat pelatihan militer di dalam negeri dan di Suriah.
‘’Mereka kader JAD yang berangkat ke Suriah sebagai foreign terrorist fighters,’’ katanya.
Pada kesempatan itu, Iqbal juga memperlihatkan video testimoni salah seorang tersangka berinisial DY alias Jundi alias Bondan, yang hendak berencana melakukan aksi teror pada 22 Mei.
‘’Saya DY alias J alias B memimpin beberapa ikhwan untuk melakukan amaliyah pada 22 Mei 2019 dengan menggunakan remote. Pada tanggal itu akan ada kerumunan massa. Event yang bagus, menurut saya, untuk melakukan amaliah karena pesta demokrasi itu syirik akbar yang membatalkan keislaman,’’ kata DY dalam video.
Dalam konferensi pers itu, juga diungkapkan Tim Densus 88 Polri telah menangkap 68 pelaku tindak pidana terorisme dari jaringan JAD dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2019 di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan rincian, 4 tersangka ditangkap pada Januari, 1 tersangka (Februari), 20 tersangka (Maret), 14 tersangka (April) dan 29 tersangka (Mei).
Kepala Kantor Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada upaya sistematis yang memanfaatkan situasi adanya pengerahan massa saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.
“Rencana ini bukan main-main, sungguhan. Ada sekelompok tertentu yang ingin situasi dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya di Jakarta, tadi malam.
Namun, dia meminta masyarakat untuk tetap tenang. Warga tidak perlu takut dan khawatir akan stabilitas keamanan. Dia menegaskan pemerintah melalui TNI-Polri telah siap menangani hal tersebut.
Peringatan keamanan
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, kemarin, mengeluarkan peringatan keamanan terkait pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Dalam situs resminya, Kedubes AS di Jakarta menyebutkan pejabat kepolisian Indonesia secara terbuka menyebut risiko terorisme yang meningkat sehubungan dengan finalisasi hasil pemilu. Kedubes AS juga menyebut adanya kemungkinan demonstrasi di KPU dan Bawaslu.
“Demonstrasi dimungkinkan (terjadi) di kantor terkait pemilihan dan situs publik lainnya di Jakarta Pusat, termasuk kompleks KPU di Menteng dan Badan Pengawas Pemilu di Jalan Thamrin. Demonstrasi juga dapat terjadi di kantor terkait pemilihan di kota-kota lain, termasuk Surabaya dan Medan,” petikan peringatan itu. (Mal/DD/Ant/X-10)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved