NEWSTICKER

KPK Geledah Kantor Perusahaan Galangan Kapal

M Ilham Ramadhan Avisena

17/5/2019 15:11

KPK Geledah Kantor Perusahaan Galangan Kapal — Pekerja membersihkan logo KPK, di Gedung Merah Putih, Jakarta, belum lama ini.(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor PT Daya Radar Utama yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Iya, ada tim yang ditugaskan ke sana siang ini," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).

Meski begitu, Febri enggan membeberkan informasi mendetail soal penggeledahan yang dilakukan di kantor galangan kapal yang berdiri sejak 1972 itu.

Perusahaan tersebut membangun dan memperbaiki berbagai macam kapal dari bahan baja, aluminium alloy, dan fiberglass reinforced plastic. (Mir/A-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing

Berita Lainnya

Tokoh NU Ingatkan KPK Transparan dalam Kasus Gus Yaqut
23/2/2026 16:59
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dugaan Gratifikasi, Massa Aksi Minta KPK Periksa Pejabat Kementerian
23/2/2026 16:52
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Lapor Jet Pribadi OSO Sebelum 30 Hari, Menag Nasaruddin Umar Bebas Sanksi Pidana
23/2/2026 14:57
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK Dukung RUU Perampasan Aset, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara
22/2/2026 16:27
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Pemulihan Aset Rp28,6 Triliun Jadi Bukti Komitmen Antikorupsi Pemerintah
21/2/2026 10:17
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Eks Pimpinan KPK Soroti Penerapan Pasal Tipikor, Soroti Konflik Kepentingan
21/2/2026 10:06
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.