PENOLAKAN hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berpotensi membangkitkan sel teroris tidur. Teroris diprediksi bakal memanfaatkan situasi yang tidak kondusif.
"Narasi elite politik dan pendukungnya untuk mendelegitimasi proses dan hasil Pemilu 2019 melahirkan titik kerawanan yang membangkitkan sel tidur jaringan teroris," kata Ketua Setara Institute Hendardi kepada Medcom.id, kemarin.
Dia menyebut narasi yang dibangun melalui hoaks dan disinformasi bakal dimanfaatkan teroris melaksanakan operasi. Teroris akan menggunakan situasi kacau untuk mengalihkan perhatian publik.
Untuk mencegah hal itu, Hendardi mengajak elite politik dan publik memelihara stabilitas sosial-politik. Caranya, kata dia, menahan diri dengan tidak melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Hentikan produksi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi sebelum, saat, dan pascapengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tegas dia.
Jelang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019, pihak TNI-Polri akan mengerahkan 32 ribu personel gabungan untuk mengaman kan Gedung KPU, Bawaslu RI, serta sejumlah objek vital nasional lainnya. Pengamaman mulai dari dua hari sebelum hari penetapan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo, menyebut pihaknya mengendus adanya ancaman teror saat massa berkumpul di KPU pada 22 Mei.
Dalam menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan bahwa pihaknya memasrahkan kepada aparat keamanan. "Kami percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menyiapkan, mengantisipasi, bahkan mendeteksi potensi-potensi kerawanan itu," ujarnya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Pramono mengungkapkan selama ini tidak ada gangguan atau serangan teror yang menerpa KPU. Proses rekapitulasi berjalan baik dan kondusif.
"Enggak ada (teror). Suasananya cair, tidak ada ketegangan. Kami juga melihat proses rekapitulasi dari bawah, dari kecamatan, kabupaten dan provinsi berlangsung kondusif. Di proses itu harusnya jadi kesempatan bagi yang mengajukan klaim untuk membandingkan data itu adanya di forum rekapitulasi secara berjenjang itu."
Apresiasi aparat
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras dan dedikasi TNI/Polri untuk mengamankan pemilu serentak 17 April 2019. Berkat kerja profesional mereka, pemilu dapat berjalan demokratis, jujur, aman, dan damai.
Presiden Jokowi mengemukakan itu saat buka puasa bersama keluarga TNI/Polri dengan tema Soliditas sinergitas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas nasional, di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, kemarin.
Tampak hadir Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kepala staf angkatan, menteri kabinet kerja, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarrudin Umar, Habib Lutfi bin Yahya, serta ribuan prajurit TNI/Polri.
Menurut Presiden, stabilitas politik dan keamanan tidak bisa terjadi kalau TNI dan Polri tidak solid dan kuat. "Artinya apa? Saat ini kita bisa bekerja membangun negara ini karena TNI-Polri sangat solid dan bersatu, itu dilihat rakyat. Ini rakyat yang berbicara, saya hanya mendengar saja. Senang rakyat kalau TNI-Polri bersatu, benar?" ungkapnya.
Di kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan akan menambah 100 jabat-an perwira tinggi TNI-Polri, adapun tunjangan hari raya (THR) bagi prajurit akan diberikan pada akhir Mei. (Ant/Pol/P-2)
