Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
HINGGA saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Kota Jakarta Timur belum juga menyerahkan data perhitungan suara wilayah tersebut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya keterlambatan rekapitulasi tingkat provinsi.
Menindaklanjuti kemungkinan molornya rekapitulasi tingkat provinsi di DKI Jakarta, KPU RI telah berkirim surat perihal perpanjangan kembali waktu rekapitulasi untuk DKI.
Baca juga: Pengamat: Kalau Tolak Hasil Pilpres, Harusnya Pileg Juga
"Kita sudah mengirimkan surat edaran agar mereka meneruskan proses rekapitulasi. Karena persoalan di Jakarta ini adalah banyaknya jumlah kecamatan yang harus direkap di Jakarta Timur. Sehingga agak telat," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra dalam keterangn resmi, Jakarta, Rabu (15/5).
Dikatakannya, keterlambatan proses rekapitulasi tingkat provinsi dikarenakan satu wilayah kota administrasi Jakarta Timur memiliki jumlah kecamatan yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.
Oleh karenanya, KPU RI mempertimbangkan akan memberi waktu selama beberapa hari ke depan untuk KPU DKI segera merampungkan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi. "Kita berikan kelonggaran agar bisa melakukan rekapitulasi berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Agar tidak bermasalah," jelasnya dia.
Baca juga: Pernah Kecewa, BPN tak akan Bawa Dugaan Kecurangan ke MK
Sebelumnya, diketahui KPU RI sempat perpanjang waktu rekapitulasi tingkat provinsi DKI Jakarata selama tiga hari, dimulai sejak Minggu (12/5) hingga batas waktu sampai Rabu (15/5).
Adapun Kota administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah yang hingga kini belum selesai merampungkan rekap suara di tingkat Kabupaten/Kota. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved