Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KETUA DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Puan Maharani memiliki kompetensi untuk menjadi ketua DPR tahun 2019-2024.
Bamsoet mengatakan keputusan memilih ketua DPR adalah hak partai pemenang pemilu legislatif 2019. Jadi meski ada usulan-usulan nama, keputusan akhir tetap di PDI Perjuangan.
"Iya berkompeten. Menurut saya ini kita kembalikan kepada PDIP. Siapapun harus setuju. Kalau PDIP menunjuk Puan, kita setuju, begitu seterusnya. Itu udah ketentuan politik dan saya setuju," ujar Bamsoet, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/4).
Golkar sebagai partai asal Bamsoet, belum menentukan siapa sosok yang akan ditunjuk untuk mengisi kursi pimpinan.
"Kalau Golkar nanti kita kembalikan ke pimpinan, ke Ketua Umum Golkar, ke Dewan Pimpinan Pusat. Saya sendiri ingin menjadi anggota biasa saja," ujar Bamsoet.
Baca juga: PKB Dukung Puan Maharani jadi Ketua DPR
Sebelumnya, nama Puan Maharani santer terdengar akan dipilih PDIP sebagai ketua DPR 2019-2024. Meski belum final, hingga saat ini, PDIP masih terus menempati posisi puncak perolehan suara pada pemilu legislatif 2019.
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan Puan Maharani merupakan kader yang paling berpeluang untuk menjadi Ketua DPR RI. Puan berpengalaman di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Sementara pengalaman di legislatif, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR RI periode 2009-2014.(OL-5)
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved