Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MERUJUK hasil sementara Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) diprediksi akan mendominasi kekuatan di parlemen.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menuturkan partai-partai KIK harus tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kendati memiliki mendominasi jumlah oposisi di parlemen.
"Fungsi pengawasan di parlemen itu harus ada. Caranya partai koalisi tidak cukup hanya menjadi sebagai stempel pemerintah di parlemen. Partai koalisi harus berani berhadapan dengan pemerintah jika memang itu diperlukan," tutur Lucius di Jakarta, Senin (13/5).
Sifat oportunis dari partai koalisi pendukung pemerintah terkadang diperlukan sebagai salah satu cara menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan antara legislatif dengan eksekutif dalam hal ini yaitu pemerintah.
Baca juga: Jumlah Kursi Meningkat, NasDem Maksimalkan Peran di Parlemen
Lucius memaparkan salah satu contoh sifat oportunis tersebut pernah terjadi ketika pembahasan Pansus KPK di DPR. Saat itu PDI-P sebagai salah satu partai pendukung pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dengan Pemerintaha Jokowi-JK terkait keberadaan Pansus.
"Jadi saya kira watak partai oportunis itu tetap ada. Jadi walaupun mereka mendominasi parlemen tapi watak oportunis dari sesama partai kolisi bisa saja menganggu koalisi itu," paparnya.
Kendati demikian, Lucius tidak menampik bahwa fungsi pengawasan sangat bergantung pada kekuatan dari oposisi. Dirinya berharap oposisi tetap mampu bekerja dengan sistematis membangun kritik dan program-program yang rasional kendati didominasi oleh kekuatan koalisi pendukung pemerintah.
Kritik yang rasional dari pihak oposisi dikatakan oleh Lucius mampu meransang partai koalisi untuk membentengi pemerintah dengan melahirkan program-program yang juga lebih kredibel.
"Jadi berhasil atau tidaknya peran pengawasan memang tidak dipungkiri cukup bergantung pada oposisi. Saya berharap peran kritik dari oposisi tidak hilang," pungkasnya. (OL-7)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.
KOMISIONER Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan Uni Eropa prihatin mendalam atas gangguan dan kekerasan yang terjadi di parlemen Serbia, pada Rabu (5/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved