Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MERUJUK hasil sementara Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) diprediksi akan mendominasi kekuatan di parlemen.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menuturkan partai-partai KIK harus tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kendati memiliki mendominasi jumlah oposisi di parlemen.
"Fungsi pengawasan di parlemen itu harus ada. Caranya partai koalisi tidak cukup hanya menjadi sebagai stempel pemerintah di parlemen. Partai koalisi harus berani berhadapan dengan pemerintah jika memang itu diperlukan," tutur Lucius di Jakarta, Senin (13/5).
Sifat oportunis dari partai koalisi pendukung pemerintah terkadang diperlukan sebagai salah satu cara menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan antara legislatif dengan eksekutif dalam hal ini yaitu pemerintah.
Baca juga: Jumlah Kursi Meningkat, NasDem Maksimalkan Peran di Parlemen
Lucius memaparkan salah satu contoh sifat oportunis tersebut pernah terjadi ketika pembahasan Pansus KPK di DPR. Saat itu PDI-P sebagai salah satu partai pendukung pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dengan Pemerintaha Jokowi-JK terkait keberadaan Pansus.
"Jadi saya kira watak partai oportunis itu tetap ada. Jadi walaupun mereka mendominasi parlemen tapi watak oportunis dari sesama partai kolisi bisa saja menganggu koalisi itu," paparnya.
Kendati demikian, Lucius tidak menampik bahwa fungsi pengawasan sangat bergantung pada kekuatan dari oposisi. Dirinya berharap oposisi tetap mampu bekerja dengan sistematis membangun kritik dan program-program yang rasional kendati didominasi oleh kekuatan koalisi pendukung pemerintah.
Kritik yang rasional dari pihak oposisi dikatakan oleh Lucius mampu meransang partai koalisi untuk membentengi pemerintah dengan melahirkan program-program yang juga lebih kredibel.
"Jadi berhasil atau tidaknya peran pengawasan memang tidak dipungkiri cukup bergantung pada oposisi. Saya berharap peran kritik dari oposisi tidak hilang," pungkasnya. (OL-7)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved