Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MERUJUK hasil sementara Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) diprediksi akan mendominasi kekuatan di parlemen.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menuturkan partai-partai KIK harus tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kendati memiliki mendominasi jumlah oposisi di parlemen.
"Fungsi pengawasan di parlemen itu harus ada. Caranya partai koalisi tidak cukup hanya menjadi sebagai stempel pemerintah di parlemen. Partai koalisi harus berani berhadapan dengan pemerintah jika memang itu diperlukan," tutur Lucius di Jakarta, Senin (13/5).
Sifat oportunis dari partai koalisi pendukung pemerintah terkadang diperlukan sebagai salah satu cara menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan antara legislatif dengan eksekutif dalam hal ini yaitu pemerintah.
Baca juga: Jumlah Kursi Meningkat, NasDem Maksimalkan Peran di Parlemen
Lucius memaparkan salah satu contoh sifat oportunis tersebut pernah terjadi ketika pembahasan Pansus KPK di DPR. Saat itu PDI-P sebagai salah satu partai pendukung pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dengan Pemerintaha Jokowi-JK terkait keberadaan Pansus.
"Jadi saya kira watak partai oportunis itu tetap ada. Jadi walaupun mereka mendominasi parlemen tapi watak oportunis dari sesama partai kolisi bisa saja menganggu koalisi itu," paparnya.
Kendati demikian, Lucius tidak menampik bahwa fungsi pengawasan sangat bergantung pada kekuatan dari oposisi. Dirinya berharap oposisi tetap mampu bekerja dengan sistematis membangun kritik dan program-program yang rasional kendati didominasi oleh kekuatan koalisi pendukung pemerintah.
Kritik yang rasional dari pihak oposisi dikatakan oleh Lucius mampu meransang partai koalisi untuk membentengi pemerintah dengan melahirkan program-program yang juga lebih kredibel.
"Jadi berhasil atau tidaknya peran pengawasan memang tidak dipungkiri cukup bergantung pada oposisi. Saya berharap peran kritik dari oposisi tidak hilang," pungkasnya. (OL-7)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
PPP disebut sulit “reborn“ atau kembali ke parlemen setelah sebelumnya gagal karena tidak lolos parliamentary threshold.
PENCERAMAH Ustaz Das’ad Latif mendoakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa lolos parlemen pada pemilu mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved