Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PIHAK kepolisian menyatakan pencekalan Kivlan Zen sudah dicabut dan tidak akan dicekal lagi karena sudah dianggap tidak perlu melakukan tindakan tersebut pada mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ABRI tersebut.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol M Iqbal, mengatakan, hal tersebut di Jakarta karena paspor Kivlan Zen yang akan habis masa berlakunya dalam waktu dekat sehingga tidak diizinkan meninggalkan Indonesia atau memasuki negara lain.
"Info dari Imigrasi seperti itu. Oleh karenanya penyidik memandang tidak perlu melakukan pencekalan lagi pada Kivlan Zen," kata
Iqbal dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/5).
Selain itu, lanjut Iqbal, pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu menyatakan dirinya akan kooperatif dalam pemeriksaannya.
Baca juga: Ini Alasan Cekal Kivlan Zen Dibatalkan
"Penyidik mendapat info bahwa Kivlan Zen akan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik. Karenanya penyidik mengambil langkah tersebut," ucap Iqbal menambahkan.
Sebelumnya, Kivlan dilaporkan dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.
Kivlan dijadwalkan dipanggil polisi pada Senin (13/5). Surat panggilan diserahkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Gate 22, Jumat (10/5) sore, tepat sebelum Kivlan naik pesawat menuju ke Batam untuk selanjutnya terbang ke Brunei Darussalam. (OL-1)
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pencekalan dapat dilakukan kembali meskipun Firli telah dicekal sebanyak dua kali.
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki pelabuhan dan bandara internasional, tempat keluar masuknya orang dari dan luar negeri akan lebih dulu menerima surat cekal.
Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat sebanyak 7.614 orang dalam daftar pencegahan dan penangkalan (cekal).
Sebanyak 602 merupakan pencegahan, sementara 7.012 lainnya merupakan penangkalan atau penolakan masuk bagi orang asing ke Indonesia.
Marimutu tak akan bisa bepergian ke luar negeri, meski tidak ditahan. Sebab, paspornya telah disita
Ketua Panitia Kerja RUU Keimigrasian, Achmad Baidowi, yang juga akrab disapa Awiek, menjelaskan ada sembilan perubahan penting yang disepakati dalam pembahasan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved