Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi nasional hari ini. Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan pihaknya telah menerima data provinsi mana saja yang sudah 100% selesai melakukan rekapitulasi nasional.
Ia mengaku sudah menghubungi Bawaslu Gorontalo, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur untuk datang ke Jakarta. "Teman-teman Bawaslu sudah kami undang untuk datang besok (hari ini), konsolidasi dulu. Harapannya besok (hari ini) bisa berlangsung lancar. Koreksi akan dilakukan atas mekanisme cek dan recheck," ungkap Afif di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, koreksi yang dilakukan pihak Bawaslu saat pelaksanaan rekapitulasi ialah mengecek kesalahan laporan penghitungan suara di suatu TPS, atau ketidakyakinan dan ketidakcocokan terhadap laporan data saat disampaikan.
"Koreksi itu dilakukan mekanismenya secara terbuka, di forum terbuka nanti. Kalau ada koreksi, itu adalah bagian dari meyakinkan semua pihak bahwa proses rekapitulasi ini transparan," terang Afif.
Secara terpisah, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan me-rekap suara pilpres dan DPR RI, sedangkan penghitungan suara DPD sudah diselesaikan di tingkat provinsi. KPU RI hanya menetapkan hasil suara DPD pada 22 Mei.
"Besok (hari ini) rekapitulasi nasional, jam sepuluh. Kita lihat dulu siapa (provinsi) yang siap datang," tandasnya.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan sudah ada lima provinsi yang menyelesaikan penghitungan suara di tingkat provinsi.
"Sudah ada lima provinsi, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Utara, Bali, dan Kalimantan Tengah," jelasnya di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.
Menurut Ilham, masih ada di beberapa daerah yang masih melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, tapi tidak banyak jika dibandingkan dengan daerah yang melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.
Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, berlanjut ke kabupaten, kemudian ke tingkat provinsi dan nasional.
Terkait dengan penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei, sebanyak 30 ribu personel TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan objek-objek vital nasional di DKI Jakarta saat penetapan tersebut.
Sementara itu, hasil rekapitulasi suara luar negeri mayoritas dimenangi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meskipun belum merampungkan semua hasil suara di 130 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), paslon nomor urut 01 itu unggul telak dengan meraih kemenangan di 100 PPLN.
Dari data yang dicatat berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara luar negeri per pukul 15.00 WIB, sudah ada 115 PPLN yang selesai melakukan rekapitulasi. Pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga hanya menang di 14 PPLN, sedangkan ada 1 PPLN yang menghasilkan suara imbang. (Ins/X-4)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved