Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2019, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif ke Badan Pengawas Pemilu RI pada Jumat (10/5) besok.
"Ada lima laporan dugaan kecurangan Pemilu yang telah disiapkan oleh BPN dari direktorat advokat dan hukum yang akan disampaikan kepada Bawaslu," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, saat jumpa pers di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).
Lima laporan dugaan kecurangan pemilu, di antaranya dugaan penggunaan sumber daya dan keuangan negara bagi kepentingan pemilu, pelanggaran netralitas ASN di Pemilu dan kecurangan menggunakan formulir C1 untuk memenangkan pasangan calon 01.
Ferry mengajak kepada seluruh partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga untuk turut ikut mengawal pelaporan tersebut ke Bawaslu. Ia juga mengajak seluruh relawan pendukung untuk ikut mendampingi BPN ke Bawaslu.
"Kami juga mengimbau mengajak kepada sekiranya ada unsur dari partai koalisi yang besok akan bisa mengiringi laporan. Relawan-relawan yang mendukung Prabowo dan Sandiaga besok sekiranya ingin mengiringi laporan resmi dari BPN kepada Bawaslu kami juga persilakan," ujarnya.
Baca juga: Tak Kantongi Izin Alasan Aksi Demonstrasi Kivlan Zen Bubar
Dalam kesempatan yang sama, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Vasco Ruseimy, memaparkan detail soal pelaporan tersebut.
"Memang kami menilai dugaan-dugaan kecurangan ini bukan hanya terjadi saat tahap pencoblosan itu saja. Kecurangan sudah terjadi dari
prapencoblosan sampai pascapencoblosan, sampai detik ini," ucap Vasco.
Semuanya, kata Vasco, adalah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di berbagai sisi.
"Laporan terstruktur, sistematis, dan masifnya tentang penggiringan opini oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk kemenangan paslon 01 dalam Situng KPU, laporan TSM-nya keterlibatan aparatur sipil negara untuk kemenangan paslon 01, laporan TSM-nya kecurangan terkait dengan C1 untuk kemenangan paslon 01," jelas Vasco.
Poin selanjutnya adalah dugaan kecurangan penyelenggara pemilu yang disebut juga terstruktur, sistematis, dan masif. Poin terakhir adalah dugaan pengkondisian dukungan dengan logistik untuk kemenangan paslon 01.
"Kami mengimbau teman-teman relawan, teman-teman pendukung Prabowo-Sandi, emak-emak, milenial yang juga mau ikut menemani kami ke Bawaslu, mari sama-sama sebelum pukul 14.00 WIB, kita kumpul di Bawaslu," ujar Vasco. (OL-1)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved