Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
IZIN Front Pembela Islam (FPI) yang akan berakhir pada 20 Juni 2019, mendadak viral di sejumlah group WhatsApp. Terlebih Pesan dalam selebaran itu mengajak publik untuk menolak perpanjangan izin FPI dengan alasan FPI merupakan kelompok radikal dan pendukung kekerasan.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak berkomentar panjang.
Menurutnya, sampai saat ini FPI belum mengajukan permohonan perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan.
“Belum mengajukan perpanjangan izin,” terang Tjahjo saat dikonfirmasi, Selasa (7/5).
Saat ditanya terkait petisi yang menolak mendagri memperpanjang izin FPI, politisi PDI Perjuangan itu belum menanggapi.
“Yang pasti belum ada FPI mengajukan,” tegas Tjahjo.
Baca juga: Wiranto: Tim Bantuan Hukum Bukan Mengganti Lembaga Hukum
Sebagimana diketahui, dalam selebaran yang mendadak viral itu tertulis masa berlaku izin FPI mulai dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.
Dengan demikian, sebulan lagi izin FPI sebagai organisasi kemasyarakatan akan segera habis.
Jika tidak diperpanjang dan FPI masih mengaku sebagai organisasi kemasyarakatan, otomatis FPI dinilai ilegal.
Hingga malam ini petisi yang dipublikasi di situs change.org sejak 6 Mei 2019, telah didukung 60.775 orang yang menolak izin FPI diperpanjang.
Dukungan ini pun diklaim masih akan bertambah mengingat situs tersebut masih terus online. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved