Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
IZIN Front Pembela Islam (FPI) yang akan berakhir pada 20 Juni 2019, mendadak viral di sejumlah group WhatsApp. Terlebih Pesan dalam selebaran itu mengajak publik untuk menolak perpanjangan izin FPI dengan alasan FPI merupakan kelompok radikal dan pendukung kekerasan.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak berkomentar panjang.
Menurutnya, sampai saat ini FPI belum mengajukan permohonan perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan.
“Belum mengajukan perpanjangan izin,” terang Tjahjo saat dikonfirmasi, Selasa (7/5).
Saat ditanya terkait petisi yang menolak mendagri memperpanjang izin FPI, politisi PDI Perjuangan itu belum menanggapi.
“Yang pasti belum ada FPI mengajukan,” tegas Tjahjo.
Baca juga: Wiranto: Tim Bantuan Hukum Bukan Mengganti Lembaga Hukum
Sebagimana diketahui, dalam selebaran yang mendadak viral itu tertulis masa berlaku izin FPI mulai dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.
Dengan demikian, sebulan lagi izin FPI sebagai organisasi kemasyarakatan akan segera habis.
Jika tidak diperpanjang dan FPI masih mengaku sebagai organisasi kemasyarakatan, otomatis FPI dinilai ilegal.
Hingga malam ini petisi yang dipublikasi di situs change.org sejak 6 Mei 2019, telah didukung 60.775 orang yang menolak izin FPI diperpanjang.
Dukungan ini pun diklaim masih akan bertambah mengingat situs tersebut masih terus online. (OL-4)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved