Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
IZIN Front Pembela Islam (FPI) yang akan berakhir pada 20 Juni 2019, mendadak viral di sejumlah group WhatsApp. Terlebih Pesan dalam selebaran itu mengajak publik untuk menolak perpanjangan izin FPI dengan alasan FPI merupakan kelompok radikal dan pendukung kekerasan.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak berkomentar panjang.
Menurutnya, sampai saat ini FPI belum mengajukan permohonan perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan.
“Belum mengajukan perpanjangan izin,” terang Tjahjo saat dikonfirmasi, Selasa (7/5).
Saat ditanya terkait petisi yang menolak mendagri memperpanjang izin FPI, politisi PDI Perjuangan itu belum menanggapi.
“Yang pasti belum ada FPI mengajukan,” tegas Tjahjo.
Baca juga: Wiranto: Tim Bantuan Hukum Bukan Mengganti Lembaga Hukum
Sebagimana diketahui, dalam selebaran yang mendadak viral itu tertulis masa berlaku izin FPI mulai dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.
Dengan demikian, sebulan lagi izin FPI sebagai organisasi kemasyarakatan akan segera habis.
Jika tidak diperpanjang dan FPI masih mengaku sebagai organisasi kemasyarakatan, otomatis FPI dinilai ilegal.
Hingga malam ini petisi yang dipublikasi di situs change.org sejak 6 Mei 2019, telah didukung 60.775 orang yang menolak izin FPI diperpanjang.
Dukungan ini pun diklaim masih akan bertambah mengingat situs tersebut masih terus online. (OL-4)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved