Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan KPK harus steril dari indikasi dan tujuan politis. Adanya kepentingan politik di KPK, kata ia, dapat mencederai profesionalitas KPK dalam menangani kasus.
“Seharusnya KPK lebih menjaga hal-hal dari politik praktis. Jika ada penyidik KPK berpolitik praktis itu akhirnya akan membuat masyarakat tidak percaya lagi pada KPK,” kata Irma, ketika diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Irma tidak memungkiri bahwa saat ini berkembang isu di tengah masyarakat bahwa ada penyidik yang cenderung memihak salah satu pasangan calon di Pilpres yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Baca juga: Dinamika di KPK Merupakan Hal Wajar
Ia berharap pimpinan KPK dapat menyelesaikan masalah di internal ini melalui prosedur yang benar agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Selain itu, ia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diawasi agar lembaga antirasywah itu tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya.
Ia mengatakan sebaiknya perlu dibentuk lembaga pengawas tersendiri. Meski demikian, Irma menegaskan bukan berarti lembaga ini bertujuan untuk melemahkan, tetapi KPK harus terus berasa di koridor atau wewenangnya.
“Jika tidak ada yang mengawasi, maka cenderung menyalahgunakan wewenangnya. Kita sepakat kalau korupsi harus diberantas, tetapi KPK sebagai lembaga Superbody bukan berarti KPK lepas dari pengawasan karena KPK bukan malaikat,” kata Irma. (OL-4)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved