Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan KPK harus steril dari indikasi dan tujuan politis. Adanya kepentingan politik di KPK, kata ia, dapat mencederai profesionalitas KPK dalam menangani kasus.
“Seharusnya KPK lebih menjaga hal-hal dari politik praktis. Jika ada penyidik KPK berpolitik praktis itu akhirnya akan membuat masyarakat tidak percaya lagi pada KPK,” kata Irma, ketika diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Irma tidak memungkiri bahwa saat ini berkembang isu di tengah masyarakat bahwa ada penyidik yang cenderung memihak salah satu pasangan calon di Pilpres yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Baca juga: Dinamika di KPK Merupakan Hal Wajar
Ia berharap pimpinan KPK dapat menyelesaikan masalah di internal ini melalui prosedur yang benar agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Selain itu, ia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diawasi agar lembaga antirasywah itu tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya.
Ia mengatakan sebaiknya perlu dibentuk lembaga pengawas tersendiri. Meski demikian, Irma menegaskan bukan berarti lembaga ini bertujuan untuk melemahkan, tetapi KPK harus terus berasa di koridor atau wewenangnya.
“Jika tidak ada yang mengawasi, maka cenderung menyalahgunakan wewenangnya. Kita sepakat kalau korupsi harus diberantas, tetapi KPK sebagai lembaga Superbody bukan berarti KPK lepas dari pengawasan karena KPK bukan malaikat,” kata Irma. (OL-4)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved