BPN: AHY tidak Ada Izin ke Kami Temui Jokowi

BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebutkan, bahwa Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memberi tahu mereka dan tidak memberi konfirmasi soal rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis (2/5).   

"Mas AHY tidak ada izin dan konfirmasi ke kami soal rencana pertemuan tersebut," kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade di Jakarta, Sabtu (4/5).

Namun, lanjut dia, mereka telah mendapatkan informasi dari Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan bahwa Partai Demokrat tetap berada dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.   

"Kami percaya pada pernyataan Bang Hinca yang menyatakan tetap berkomitmen dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur," kata Rosiade.

Baca juga: Temui SBY, Politisi Gerindra Dihimbau Bekerja Baik di Legislatif

Terlebih, lanjut dia, pertemuan antara AHY dan capres petahana Jokowi hanya bersifat pribadi dan tidak membawa institusi partai.

"Namun, kami menghormati pertemuan itu. Kami tetap berpegang pada pernyataan sekjen Demokrat bahwa akan tetap berkoalisi dengan kami," tuturnya.    

Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, menilai pertemuan Jokowi dan AHY itu terjadi dalam konteks politik kebangsaan dan pembicaraannya tidak harus terkait politik praktis.    

"Pembicaraannya tidak harus soal politik praktis, tetapi bisa juga soal politik kebangaan secara lebih luas. Saya melihat pertemuan itu dalam konteks politik kebangsaan yang lebih luas," kata Wakil Sekjen DPP PAN itu.    

Baca juga: AHY Sepakat Seruan Jokowi Jaga Situasi Negara Pasca-Pilpres

Daulay mengatakan, pertemuan keduanya hanya komunikasi biasa saja, dan siapa pun presidennya tentu dituntut untuk bertemu dan berkomunikasi dengan banyak pihak.    

Menurut dia, soal imbauan AHY untuk menghormati hasil pemilu, konteksnya adalah hasil Pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil (jurdil).

"Buktinya, sampai hari ini Partai Demokrat juga masih banyak yang melakukan pengaduan ke Bawaslu terkait berbagai kecurangan yang mereka alami. Mereka tentu meminta hal itu untuk diselesaikan secara baik," ujarnya.    

Menurut dia, tidak mungkin AHY meminta menghormati hasil Pemilu dimana partainya mengalami ketidakadilan, begitu juga ketidakadilan yang dihadapi koalisi pilpres yang didukung partainya.    

Selain itu, dia menegaskan koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga tetap solid dan tidak retak karena komunikasi lintas partai masih berjalan dengan baik.

"Komunikasi lintas parpol masih berjalan cukup baik. Semua masih berkomitmen untuk menunggu hasil akhir perhitungan manual," ujarnya. (X-15)