Demokrasi Jangan Mundur

KEMAJUAN berdemokrasi di Indonesia seyogianya tidak lantas runtuh setelah pesta demokrasi Pemilu 2019. Perbedaan pilihan politik seharusnya tidak dijadikan alasan untuk membuka kesenjangan kesatuan bangsa.

Hal itu disampaikan mantan Ketua ­Mahkamah Konstitusi Mahfud MD seusai menghadiri Silaturahim  dan Sarasehan Tokoh Masyarakat dan Sesepuh Bangsa di kediaman BJ Habibie, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta, kemarin.

“Pemilu sekarang ini supaya tidak membawa mundur kemajuan kita di bidang demokrasi. Kita yang datang di sini berasal dari kelompok politik atau pilihan politik yang berbeda-beda, tapi membawa pesan yang sama. Mari bawa bangsa ini dan kita kawal jalannya pemilu sampai berakhir dengan sebaik-baiknya. Sesudah itu kita bersatu, jangan sampai berpecah lagi,” tutur Mahfud.

Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu juga dihadiri istri Presiden ke-4 RI ­Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah, juga putri pertama Gus Dur, Alissa Wahid, KH Muhammad Quraish Shihab, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, KH ­Salahuddin Wahid (Gus Sholah), rohaniawan dan budayawan Frans Magnis Suseno, Dahlan Iskan, dan lain-lain.

Mahfud juga mengatakan Habibie berpesan kepada kedua pasangan capres-cawapres untuk menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum. “KPU akan menentukan, kalau ada ketidakberesan atau kecurangan, sampaikan di sana. Kalau tidak puas lagi, masih ada Mahkamah Konstitusi. Nah itu prosedur hukumnya,” tukas Menteri Pertahanan era Presiden ­Abdurrahman Wahid itu.

Di tempat yang sama, Sinta Nuriyah menegaskan pihak yang memenangi pilpres haruslah bersikap bijak, pun yang kalah harus menerima hasilnya. Kepada pasangan capres-cawapres terpilih, Sinta meminta mereka berpegang teguh pada UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dalam sambutannya mengatakan masa depan suatu bangsa sangat  bergantung pada sumber daya manusia (SDM). Generasi muda, lanjutnya, dapat terbentuk kualitasnya bila memahami tiga proses utama dalam berkehidupan, yaitu pembudayaan, pendidikan, dan keunggulan.  “Generasi muda yang unggul harus mampu memaknai UUD ‘45 dan Pancasila sebagai dasar dalam berkehidupan,” cetus Habibie.

Tuduhan berlebihan
Terkait dengan tuduhan pemilu curang dari kubu Prabowo-Sandiaga, komisioner Bawaslu 2012-2017 Nelson Simanjuntak menilai tuduhan itu berlebihan. “Buktinya apa dan sejumlah pelanggaran yang terjadi di TPS itu sedang dan akan diselesaikan KPU,” ujarnya, kemarin.

Nelson menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, pada kenyataannya banyak laporan pelanggaran yang sebetulnya tidak memiliki dasar.

Bawaslu dalam prinsip kerjanya selalu meminta bukti, termasuk tuduhan kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. “Tidak ada yang namanya pelanggaran  dilakukan secara gelonggongan, pelanggaran itu dilihatnya harus per TPS,” tutup Nelson.

Pada bagian lain, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan Ijtima Ulama III di Sentul, Bogor, Jawa Barat, kemarin, yang meminta KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi pasangan ­nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, menyesatkan umat. “Pertemuan timses 02 yang berkedok ijtima ulama jelas sebuah politik akal-akalan yang tujuannya menyesatkan umat,” kata Ace, tadi malam.

Dia menilai kubu 02 tidak memiliki mentalitas siap kalah, termasuk menggunakan kembali manuver yang dilabelkan ijtima ulama sebagai kendaraan.

Ironisnya, menurut Ace, meski selama ini secara tersirat pihak 02 melakukan deligitimasi kepada KPU, kini mereka justru meminta KPU-Bawaslu untuk mendiskualifikasi Jokowi dari persaingan. “Artinya mereka merengek-rengek kepada lembaga yang kredibilitasnya sedang mereka hancurkan.” (Dro/X-4)