Upaya Delegitimasi Pemilu Sebaiknya Dihentikan

UPAYA mendelegitimasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan Pemilu Presiden 2019 harus dihentikan.

Ratusan warga Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia Bersatu (FMIB) menyerukan agar seluruh masyarakat memercayai KPU dalam proses penghitungan suara.

“KPU satu-satunya lembaga kepercayaan masyarakat dan ­negara. Makanya harus diperkuat dan diberi kepercayaan,” kata Ketua FMIB Anton Charliyan di sela-sela aksi dukungan moral untuk KPU di Monumen Perjuangan, Bandung, kemarin.

Pada aksi itu mereka membawa sejumlah alat peraga untuk mendukung kinerja lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Dukungan ini sangat penting untuk menjaga ketenangan iklim demokrasi bangsa dan negara. Dengan menyelamatkan demokrasi, berarti menyelamatkan Indonesia secara konstitusional,” katanya.

Menurutnya, sebagai satu-satunya lembaga demokrasi yang berwenang menyelenggarakan pemilu, pihaknya ingin kinerja KPU didukung semua pihak terutama kedua kubu peserta pemilu presiden.

Karena itu, pihaknya meminta tak ada satu pun pihak yang menggelar aksi di luar mekanisme hukum yang bertujuan mendelegitimasi KPU atas hasil Pemilu 2019.

“Karena segala sesuatu harus berdasarkan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, melalui aksi ini, mereka ingin mengobarkan semangat kepada semua masyarakat agar memiliki tekad yang sama untuk mendukung kinerja KPU.

“Semangat Bandung Lautan Api, warga Jawa Barat bisa mengobarkan semangat ke seluruh masyarakat Indonesia untuk menguatkan KPU,” tukasnya.

Ajak rukun
Kalangan pesantren di Malang, Jawa Timur, juga mengajak seluruh rakyat Indonesia kembali rukun pasca-Pemilu 2019. Setelah hiruk-pikuk politik, para kiai dan santri berharap rakyat bersatu untuk melanjutkan pembangunan bersama pemerintahan yang akan dipimpin Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Sekarang pemilu sudah selesai. Sebelumnya ada 01 dan 02, sekarang menjadi kosong-kosong,” tegas Pengasuh Pesantren Annur 1 Bululawang, Malang, KH Ahmad Fahrur Rozi.

Kiai Fahrur mengimbau warga kalangan pesantren tidak terlibat dalam konflik pascapemilu. “Kita harapkan masyarakat tenang, ayo kita kerja melanjutkan pembangunan. Dengan begitu, para santri dan masyarakat bisa tenang dalam bekerja, termasuk belajar kembali di pesantren.”

Pada kesempatan sama, Ketua Komite Ekonomi dan ­Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir menuturkan organisasi kemasyara-katan (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan pilar penting dalam membangun negeri. Kedua ormas itu sangat berkomitmen menjaga stabilitas negara dan berperan dalam pembangunan.

“Kini saatnya kita semua melanjutkan kerja pembangunan,” tuturnya. (BN/P-3)