Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan tugas berat menanti bagi seluruh bangsa ini.
"Ke depan, kita menghadapi tugas berat. Terutama merajut hubungan kembali warga Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya terpecah belah. Bahkan ada yang bilang di pilpres ini perang. Menyatukan kembali menjadi satu bangsa yang utuh butuh kerja keras. Kedua, membangun dan menyejahterakan bangsa," tuturnya pada acara Silaturahim Kebangsaan dari Jatim merajut persatuan Indonesia di Kantor PWNU, Minggu (28/4).
Apalagi, sambung dia, NU telah mendapat penghargaan dengan kehadiran Ma'ruf Amin sebagai calon wapres. Sebab, lanjut dia, bari kali ini ada warga NU yang dijadikan sebagai pimpinan nasional.
Biasanya, imbuh dia, NU berada di belakang. Biasanya ada di hilir, sekarang NU sudah ditarik ke hulu.
"Artinya NU ikut diajak berperan membangun bangsa. Tapi, ini sekaligus juga sebagai ujian. Bisa enggak NU melaksanakannya," jelasnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Jateng, Jatim, dan DIY Adalah Penentu
NU, sambung dia, kalau diajak akan memperoleh kemenangan. Tetapi diajak dan tidak, NU tetap berpartisipasi untuk bangsa dan negara. (X-15)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved