Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden Ma'ruf Amin membenarkan Jawa Timur menjadi provinsi penyumbang suara terbesar bagi pasangan 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Jatim salah satu di antara tiga provinsi lain yang memberikan sumbangan suara paling besar suara," kata Amin pada acara Silaturahim Kebangsaan dari Jatim merajut persatuan Indonesia di Kantor PWNU, Minggu (28/4).
Menurutnya, perolehan suara pasangan ini ditentukan dari Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), dan DI Yogyakarta. Perolehan suara di ketiga provinsi itu sangat besar.
Di Jatim, menurut dia, peningkatan perolehan suara sangat besar buat 01. Kalau Pemilu 2014, suaranya 53% menjadi 69% untuk pasangan 01
Salah satu keberhasilan Jatim penyumbang suara besar bagi Jokowi-Amin, menurut dia, ialah soliditas Nahdlatul Ulama (NU). Baik NU secara struktural dan kultural.
"Bahwa ada satu dua yang mendukung pasangan 02 itu biasa. Tapi secara keutuhan NU itu luar biasa," ujarnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin Lampaui Ekspektasi
Meski demikian, Amin belum berani mengklaim menang. Kemenangan sementara ini baru sebatas penghitungan cepat atau quick count dari lembaga survei.
"Saya baru siap-siap, belum menang. Pemilu sudah aman. Semoga setelah pengumuman tetap aman. Saya harap semua bisa menerima hasil apapun pilpres. Kan sebelumnya sudah mengatakan siap menang dan kalah," ujarnya. (X-15)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved