Di Konferensi BRF, JK Sampaikan Isu Diskriminasi Sawit

WAKIL Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyampaikan perkebunan dan industri sawit terus menghadapi perlakuan diskriminatif oleh sejumlah negara, terutama di Eropa. Hal ini disampaikan JK dalam Konferensi Forum Kerja Sama Internasional Prakarsa Sabuk Jalan (BRF) II di Beijing, Sabtu (27/4).

"Indonesia sebagai negara yang sekitar 16 juta warganya terlibat dalam perkebunan dan industri sawit terus menghadapi perlakuan diskriminatif. Perlaku tersebut mengatasnamakan isu sustainable palm oil," katanya saat berbicara pada Sesi III Pertemuan Meja Bundar Para Pemimpin BRF.

Padahal kelapa sawit telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Kontribusi tersebut diperkuat dengan data-data yang akurat.

"Sayangnya, semua data tidak didengarkan. Diskriminasi terus dijalankan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Indonesia. Oleh karena itu, diskriminasi ini harus dilawan," tegas Kalla dalam forum yang dihadiri sekitar 40 pemimpin negara/pemerintahan, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping selaku tuan rumah sekaligus penggagas BRF itu.

JK menambahkan ihwal tidak ada satu pun negara yang bisa mencapai SDGs sendiri tanpa sinergi dan kerja sama dengan negara lain, termasuk melalui BRF.

"Kerja sama harus bersifat national-driven, bukan donor atau loan-giver driven," ujarnya.

Baca juga: Dorong Investasi, JK Bertemu CEO Tiongkok

Kerja sama juga harus mempertimbangkan inklusivitas karena menurut Wapres dengan pertimbangan tersebut Prakarsa Sabuk Jalan dapat menyejahterakan setiap negara yang tergabung di dalamnya.

Demikian pula dengan peran swasta harus lebih banyak dilibatkan.

"Dengan demikian proyek kerja sama tidak terlalu mengandalkan pada utang pemerintah," imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Wapres juga mengingatkan pentingnya kelestarian lingkungan yang merupakan bagian integral dari pencapaian SDGs. Selain itu, yang lebih penting dalam kerja sama saling menguntungkan melalui BRF adalah kepemimpinan kolektif dan saling berbagi tanggung jawab.

"Me first policy tidak dapat diterapkan, jika kita ingin cita-cita SDGs terpenuhi. Disitu lah prinsip-prinsip multilateralisme diperlukan. Dunia akan melihat dan mencatat apakah janji dalam kerja sama Belt and Road, ini benar-benar akan membawa keuntungan bagi semua," pungkas Wapres JK.

Permintaan kelapa sawit Indonesia di Tiongkok terus meningkat. Pada 2016, Tiongkok mengimpor kelapa sawit sebanyak 3,23 juta ton. Kemudian pada 2017 menjadi 3,27 ton. Pada 2018, Tiongkok menyetujui penambahan impor 500 ribu ton kelapa sawit dari Indonesia.

Namun Komisi Eropa memutuskan penghentian impor kelapa sawit sebagai bahan bakar dengan alasan deforestasi.(OL-5)