Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
REKAPITULASI tingkat nasional masih belum dirampungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan, saat ini pihaknya baru merampungkan 9% rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota per 26 April pukul 17.00 wib.
"Total 46 dari 514 Kab/kota yang sudah menyelesaikan rekapitulasi di kabupaten/kota. Jika dipersentasekan, jumlah itu baru mencapai 9%," sebutnya saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (26/4).
Provinsi Aceh diketahui sudah menyelesaikan rekapitulasi di 8 kabupaten/Kota dengan presentase 35%. Papua sendiri sudah menyelesaikan di 5 kabupaten/Kota dengan presentase 17%. Di Kalimantan Selatan sudah selesai di 4 kabupaten/kota. Dan sisanya baru di satu Provinsi dan 1 kabupaten/kota menyelesaikan rekapitulasi.
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa rekapitulasi saat ini mengalami kemoloran karena saat perhitungan banyak yang melakukan protes sehingga banyak memakan waktu.
Baca juga : Cek Situng KPU, Bawaslu: Perkuat Prinsip Kehati-hatian
"Jika gak percaya, ya mau gak mau harus hitung ulang. Hitung ulangnya bisa dibuka kotak suara di PPK. Harus dicek dulu mulai C1 plano. Kalau sudah selesai terkonfirmasi cocok-cocokannya melalui c1 plano bisa diklarifikasi. Sehingga situasinya agak molor sedikit," kata Hasyim
"Perdebatannya harus menggunakan pembuktian-pembuktian materil di dalam rapat-rapat pleno rekapitulasi di jenjang kecamatan, kabupaten itu sebisa mungkin semuanya clear begitu sampai di tingkat kabupaten," tambahnya.
Senada, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, keterlambatan rekapitulasi karena pasti ada pengoreksian. Misalnya ada pemilih yang mencoblos ke lambang partai dan nama calon legislatif sehingga dihitung dua.
"Akhirnya petugas mengecek masih enggak nih sesuai, kalau tidak sesuai dihitung lagi kertas suaranya dibuka kotak yang bermasalah, yang kontroversi tadi. Harapan masih tepat waktu KPU selesaikan rekapitulasinya," tandasnya. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved