Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DENGAN dilatari perasaan risih karena adanya tudingan kecurangan terstruktur yang dilakukan KPU, Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD sengaja mengecek langsung bagaimana pdi komisi tersebut bekerja.
"Kami melihat semua server peng-olahan data ada di sini. Bohong kalau dibilang ada di Singapura. Orangnya juga Indonesia semua, enggak ada asing. Masyarakat tenang, jangan sampai pemilu ini dirusak hoaks," kata Mahfud di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, kemarin.
Mahfud menjelaskan data yang diterimanya dari KPU pukul 17.15 WIB kemarin menunjukkan ada kesalahan entri di 101 TPS. Sebanyak 24 laporan masyarakat dan sisanya temuan KPU. Kekeliuran entri data sekitar 0,0004% atau 1:2.500 TPS.
"Dari situ tidak mungkin ada rekayasa terstruktur. Kalau terstruktur, mestinya berpersen-persen. Enggak mungkin ada kesengajaan. Kami tidak anggap kesalahan itu harus dibenarkan, tetapi harus dipahami. Itu bisa diselesaikan dengan adu data pada 22 Mei. Jangan bertindak sendiri-sendiri dan menyebarkan hoaks seolah-olah ada rekayasa," lanjut Mahfud.
Dalam kesempatan sama, guru besar statistika IPB Asep Saefudin menekankan KPU sudah bekerja profesional. "Tidak mungkin melakukan kelalaian yang merugikan negara secara besar. (Kekeliruan) pencatatan cepat diperbaiki melalui sistem. Memang ada kesalahan entri data, tetapi tidak terstruktur, sistematis, dan masif. Secara statistik, error tidak sistematik mengarah ke satu pasangan calon saja. Bisa 01 dan 02."
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari tidak menyoal banyaknya hoaks yang berseliweran menerpa pihaknya.
"Ya, silakan (ke KPU) kalau mau tabayun dan klarifikasi. Kami terbuka. Tugas utama KPU itu dua, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Kami cek dan klarifikasi lewat teknologi komunikasi. Namun, kalau sudah destruktif, misalnya hoaks KPU memanipulasi data, kami laporkan."
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengakui semua mata dunia tertuju ke Indonesia melalui pemilu kali ini. Akan tetapi, dia mencermati isu miring seputar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. "Pemilu kali ini menjadi pembelajaran agar lebih baik. Mari kita berpikir positif dengan mengawal prosesnya."
Rekapitulasi lancar
Sepekan setelah berlangsungnya pemilu Rabu (17/4) lalu, petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh Indonesia bekerja keras menuntaskan rekapitulasi suara.
Di Banyumas, Jawa Tengah, sebanyak 19 dari 27 PPK telah merampungkan rekapitulasi suara. "Delapan kecamatan menyelesaikan rekapitulasi hari ini. Sejauh ini lancar, tidak ada masalah," kata Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi.
Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair, mengakui hingga kemarin tahapan rekapitulasi suara oleh PPK baru mencapai 40%. "Kami khawatir tidak tuntas sesuai jadwal. Oleh karena itu, kami berharap para saksi tidak terus-menerus mengajukan protes atau keberatan."
Di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, petugas PPK telah menyelesaikan rekapitulasi suara sekitar 50%. "Mudah-mudahan selesai sesuai target," kata Ketua PPK Cempaka Putih Juweni. (Faj/Put/LD/YR/YP/EP/RF/Ant/X-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved