Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DENGAN dilatari perasaan risih karena adanya tudingan kecurangan terstruktur yang dilakukan KPU, Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD sengaja mengecek langsung bagaimana pdi komisi tersebut bekerja.
"Kami melihat semua server peng-olahan data ada di sini. Bohong kalau dibilang ada di Singapura. Orangnya juga Indonesia semua, enggak ada asing. Masyarakat tenang, jangan sampai pemilu ini dirusak hoaks," kata Mahfud di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, kemarin.
Mahfud menjelaskan data yang diterimanya dari KPU pukul 17.15 WIB kemarin menunjukkan ada kesalahan entri di 101 TPS. Sebanyak 24 laporan masyarakat dan sisanya temuan KPU. Kekeliuran entri data sekitar 0,0004% atau 1:2.500 TPS.
"Dari situ tidak mungkin ada rekayasa terstruktur. Kalau terstruktur, mestinya berpersen-persen. Enggak mungkin ada kesengajaan. Kami tidak anggap kesalahan itu harus dibenarkan, tetapi harus dipahami. Itu bisa diselesaikan dengan adu data pada 22 Mei. Jangan bertindak sendiri-sendiri dan menyebarkan hoaks seolah-olah ada rekayasa," lanjut Mahfud.
Dalam kesempatan sama, guru besar statistika IPB Asep Saefudin menekankan KPU sudah bekerja profesional. "Tidak mungkin melakukan kelalaian yang merugikan negara secara besar. (Kekeliruan) pencatatan cepat diperbaiki melalui sistem. Memang ada kesalahan entri data, tetapi tidak terstruktur, sistematis, dan masif. Secara statistik, error tidak sistematik mengarah ke satu pasangan calon saja. Bisa 01 dan 02."
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari tidak menyoal banyaknya hoaks yang berseliweran menerpa pihaknya.
"Ya, silakan (ke KPU) kalau mau tabayun dan klarifikasi. Kami terbuka. Tugas utama KPU itu dua, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Kami cek dan klarifikasi lewat teknologi komunikasi. Namun, kalau sudah destruktif, misalnya hoaks KPU memanipulasi data, kami laporkan."
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengakui semua mata dunia tertuju ke Indonesia melalui pemilu kali ini. Akan tetapi, dia mencermati isu miring seputar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. "Pemilu kali ini menjadi pembelajaran agar lebih baik. Mari kita berpikir positif dengan mengawal prosesnya."
Rekapitulasi lancar
Sepekan setelah berlangsungnya pemilu Rabu (17/4) lalu, petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh Indonesia bekerja keras menuntaskan rekapitulasi suara.
Di Banyumas, Jawa Tengah, sebanyak 19 dari 27 PPK telah merampungkan rekapitulasi suara. "Delapan kecamatan menyelesaikan rekapitulasi hari ini. Sejauh ini lancar, tidak ada masalah," kata Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi.
Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair, mengakui hingga kemarin tahapan rekapitulasi suara oleh PPK baru mencapai 40%. "Kami khawatir tidak tuntas sesuai jadwal. Oleh karena itu, kami berharap para saksi tidak terus-menerus mengajukan protes atau keberatan."
Di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, petugas PPK telah menyelesaikan rekapitulasi suara sekitar 50%. "Mudah-mudahan selesai sesuai target," kata Ketua PPK Cempaka Putih Juweni. (Faj/Put/LD/YR/YP/EP/RF/Ant/X-3)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved