Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAROPEMNAS Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, penambahan pasukan Brimob dari beberapa daerah di Indonesia ke Jakarta guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam rangkaian penghitungan suara Pemilu 2019.
"Nggak (Siaga 1) kan sudah dicabut sejak Jumat pekan lalu (karena termasuk rangkaian Pemilu). Kami mengantisipasi potensi gangguan apa pun,” kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/4).
Dedi menjelaskan, pengerahan pasukan dalam tahapan inti Pemilu seperti penghitungan suara, penetapan hasil dan pelantikan presiden-wakil presiden merupakan hal yang rutin dan wajar dilakukan.
"Iya. Jadi pada saat tahapan inti pemilu penetapan hasil, pelantikan kalau mengandalkan kekuatan Jakarta tidak cukup dan untuk memastikan itu Polri dan TNI menjamin keamanannya. Kita harus pastikan keamanan menjadi hal utama di dalma mengawal proses pentahapan pemilu," terangnya.
Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Peretasan Situs KPU
Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menambahkan, faktor keamanan menjadi prioritas dalam mengawal proses Pemilu. Oleh karena itu, dia tidak merincikan total secara keseluruhan keberadaan personel dan lokasi penjagaan Korps Brimob yang dikerahkan ke Jakarta.
"Jumlahnya saya tidak pernah disebutkan. Kenapa kita tidak boleh sebutkan ini bisa berbahaya. Artinya apa betul anggota Brimob melaksanakan tugas di Jakarta karena seluruh pentahapan pemilu terakhirnya di Jakarta," terangnya.
Menurutnya, masa tugas korps Brimop juga meliputi masa rekapitulasi perhitungan suara atau real count secara berjenjang itu dimulai Kamis (18/4) hingga Rabu, 22 Mei 2019 atau sekitar satu bulan setelah pelaksanaan Pemilu 2019.
Selanjutnya, kata Dedi, rangkaian penetahapan kegiatan berikutnya Jakarta menjadi fokus pengamanan sampai pelantikan legislatif, presiden dan wapres.
"Tanggal 22 (Mei) penetapan hasil pemilu nasional di KPU. Oleh karena nya kondisi Jakarta harus aman karena Jakarta barometer nasional. Kita antisipasi potensi yg terjadi dan kita harus tetap mengantisipasi hal yang terjadi," pungkasnya. (A-5)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved