Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PROGRAM-PROGRAM Presiden Joko Widodo selama masa kampanye akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Prioritas program Jokowi pada 2020 ialah penguatan sumber daya manusia dan perlindungan sosial.
Saat berstatus sebagai calon presiden petahana, Jokowi mengatakan bakal meluncurkan tiga kartu, yakni kartu Indonesia pintar kuliah, kartu prakerja, dan kartu sembako murah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah menyusun sejumlah kerangka dasar APBN 2020 yang akan disampaikan ke DPR.
“Jadi, tadi kita menampung bagaimana menyusun baseline budget dulu, apa pun hasil KPU nanti. Kemudian menghitung yang sifatnya prioritas dengan asumsi program di bidang SDM. Infrastruktur tetap akan jalan dan pembangunan di daerah bencana,” ujarnya seusai menghadiri rapat terbatas membahas pagu indikatif APBN 2020 yang di-pimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Menkeu menambahkan penyusunan APBN 2020 dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Sri Mulyani optimistis postur APBN 2020 bisa menampung program-program Jokowi tanpa menyebabkan defisit anggaran semakin membengkak. “Kita tetap proporsional defisit tidak membengkak. Defisit berkurangnya sedikit. Namun, ada realokasi-realokasi,” tandas Menkeu.
Di tempat terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan lebih banyak menciptakan tenaga kerja yang terampil dari berbagai sektor prioritas.
Salah satu yang bakal digenjot ialah pelatihan vokasi serta penyediaan akses untuk pelatihan kejuruan. Hanif mengaku juga akan melibatkan pihak swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan SDM ini.
“Instrumen yang penting ialah kita memerlukan semacam super tax deduction. Kalau ada itu, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Ibaratnya, kalau mau investasi SDM, duit nggak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat,” tukas Hanif.
Fokus
Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyusun APBN 2020 fokus pada penguat-an sumber daya manusia dan perlindungan sosial.
Rapat dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah anggota Kabinet Kerja, antara lain, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan.
Presiden juga mengingatkan, tantangan Indonesia pada 2020 tidaklah mudah. Perekonomian global masih belum menentu dan dinamis. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekukuhan ekonomi agar siap menghadapi persoalan.
“Kunci peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi kita terutama dua hal yang sudah sering saya sampaikan, investasi dan ekspor. APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkeadilan,” jelas Kepala Negara. (X-6)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
SETIAP perusahaan dituntut memiliki strategi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang inklusif dan berkelanjutan.
Peningkatan kualitas pariwisata dapat mendorong layanan yang lebih baik, pemberdayaan SDM, dan pengalaman positif yang merata.
Gapki mengambil langkah strategis dengan menggandeng Indonesian Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) dalam upaya memperkuat posisi dan citra industri sawit Indonesia di kancah global.
Kalau ada yang mengatakan lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir kita harus introspeksi kolektif. Jangan sampai kita kufur nikmat.
Perkembangan ekonomi digital nasional, khususnya di sektor jasa keuangan, perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan talenta-talenta digital yang terlibat di dalamnya.
Lestari mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved