Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PEMILU 2019 menandai komitmen bangsa Indonesia untuk terus mempertahankan demokrasi.
Untuk itu demi terus mengawal demokrasi, PBNU dan sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Organisasi Kemasyarakatan Islam (LPOI) mengajak seluruh warga negara Indonesia khususnya umat Islam agar mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak sukses berdemokrasi, karena Islam tidaklah bertentangan dengan demokrasi.
"Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan saling memperkuat, Islam bisa kuat dengan sistem demokrasi, demokrasi bisa punya ruh, spirit, nilai kalau diisi dengan nilai-nilai umat Islam. Tidak benar bahwa ada yang berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam," terang Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, Jakarta (19/4).
Said mengatakan agar jangan sampai ada pemahaman yang sangat dangkal dan tekstual dalam menafsirkan agama, bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Islam karena tidak ada di zaman nabi.
Baca juga : PBNU Imbau Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Usai Pemilu
Sebaliknya menurut Said, dalam kitab secara implisit memuat demokrasi yang tergambar dalam sikap Nabi Muhammad yang selalu bermusyawarah dan gemar berembug.
"Demokrasi ada sejak zaman nabi hanya caranya beda, formulanya beda, prosedurnya beda tapi pada hakikatnya demokrasi disinggung dalam Al-Quran dan dijalankan oleh Nabi Muhammad," ujar Said.
Turut mengamini, Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI), Nazar Haris yang menginginkan agar keutuhan NKRI tetap terjaga, dan tidak ada tindakan-tindakan yang justru dapat merusak keutuhan bangsa.
"Kita ingin agar umat Islam tetap tenang, tetap mengikuti alur demokrasi. Kita ingatkan kepada semua elemen, jangan sampai ada ambisi-ambisi yang merusak demokrasi yang sudah kita bangun," pungkas Nazar. (OL-8)
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved