Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILU 2019 menandai komitmen bangsa Indonesia untuk terus mempertahankan demokrasi.
Untuk itu demi terus mengawal demokrasi, PBNU dan sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Organisasi Kemasyarakatan Islam (LPOI) mengajak seluruh warga negara Indonesia khususnya umat Islam agar mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak sukses berdemokrasi, karena Islam tidaklah bertentangan dengan demokrasi.
"Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan saling memperkuat, Islam bisa kuat dengan sistem demokrasi, demokrasi bisa punya ruh, spirit, nilai kalau diisi dengan nilai-nilai umat Islam. Tidak benar bahwa ada yang berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam," terang Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, Jakarta (19/4).
Said mengatakan agar jangan sampai ada pemahaman yang sangat dangkal dan tekstual dalam menafsirkan agama, bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Islam karena tidak ada di zaman nabi.
Baca juga : PBNU Imbau Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Usai Pemilu
Sebaliknya menurut Said, dalam kitab secara implisit memuat demokrasi yang tergambar dalam sikap Nabi Muhammad yang selalu bermusyawarah dan gemar berembug.
"Demokrasi ada sejak zaman nabi hanya caranya beda, formulanya beda, prosedurnya beda tapi pada hakikatnya demokrasi disinggung dalam Al-Quran dan dijalankan oleh Nabi Muhammad," ujar Said.
Turut mengamini, Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI), Nazar Haris yang menginginkan agar keutuhan NKRI tetap terjaga, dan tidak ada tindakan-tindakan yang justru dapat merusak keutuhan bangsa.
"Kita ingin agar umat Islam tetap tenang, tetap mengikuti alur demokrasi. Kita ingatkan kepada semua elemen, jangan sampai ada ambisi-ambisi yang merusak demokrasi yang sudah kita bangun," pungkas Nazar. (OL-8)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved